Viral video Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang meminta supaya kegiatan sekolah khusus untuk SMA-SMK dimulai pukul 05.00 Wita. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan ini tampaknya tidak melalui kajian akademis terlebih dulu.
Apabila pun ada, dokumen kajiannya pun menurut P2G tidak dapat diakses publik, sehingga melanggar asas transparansi dan partisipasi publik.
"Seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis mengingat banyak sekolah di NTT yang jarak antara rumah siswa/guru dengan sekolah sangat jauh. Bahkan ada yang lebih 5 km dan berjalan kaki menuju sekolah," jelas Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim melalui keterangan tertulis (28/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satriwan menegaskan kebijakan ini tidak berkaitan dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Masalah pendidikan di sana disebut sangat banyak.
Beberapa masalah itu di antaranya IPM (indeks pembangunan manusia) NTT 65,28 peringkat ke-32 dari 34 provinsi (BPS, 2021), banyak kelas-kelas dalam kondisi rusak yaitu 47.832 kelas (NPD Kemendikbudristek 2021), 66% SD belum dan berakreditasi C, 61% SMP belum dan berakreditasi C, 56% SMK belum dan berakreditasi C, ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara 200 ribu - 750 ribu perbulan, juga menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen (Kemenkes, 2021).
Satriwan menjelaskan, kondisi-kondisi di atas memperlihatkan tidak ada korelasi antara masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki ruang kelas/sekolah, meningkatkan akreditasi atau kualitas sekolah, ataupun meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
"Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan Pemprov NTT menggaruk yang tidak gatal," tegas Satriwan.
Kebijakan Masuk Sekolah Terpagi di Dunia?
P2G beranggapan, masuk sekolah pukul 5 pagi sepertinya akan jadi kebijakan masuk sekolah terpagi di dunia. Kebijakan ini, menurut P2G akan ditertawakan komunitas pendidikan internasional.
Kebijakan ini pun tidak ramah anak, orang tua, maupun guru. Sebab, jika masuk jam 5 pagi maka siswa bisa bangun jam 4 atau bahkan jam 3 apabila jarak rumah dan sekolah jauh. Para guru pun wajib lebih pagi dibandingkan para murid.
Hal ini juga akan menyulitkan bagi mereka yang tinggal di wilayah minim sarana transportasi umum atau jalannya sulit diakses dan minim penerangan.
"Artinya, pemprov tidak mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan landasan kajian secara geografis dan transportasi publik," kata Ketua P2G Provinsi NTT, Wilfridus.
P2G mengatakan, berdasarkan laporan jaringan mereka, kondisi pagi jam 05.00 Wita justru masih sepi aktivitas dan masih gelap. Ini berpotensi adanya tindak kriminalitas atau risiko keamanan lainnya.
Terlebih, untuk siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan belum ada kendaraan umum yang beroperasi pada jam tersebut, akan berakibat bengkaknya biaya hidup orang tua murid.
Pasalnya, mereka akan terpaksa mengontrak kos-kosan dekat sekolah. Bisa juga para wali murid membeli kendaraan bermotor, sehingga pengeluarannya meningkat.
Wilfridus menambahkan, kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi tidak hanya berdampak bagi murid. Peran yang paling terimbas secara biaya hidup adalah guru honorer, sebab dengan gaji yang hanya ratusan ribu harus membayar sewa kos atau kredit motor.
Rekomendasi P2G
P2G merekomendasikan beberapa hal kepada Pemprov NTT dan Menteri Dalam Negeri. Pertama, mereka mendesak Pemprov NTT menghentikan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.
Kebijakan ini dinilai tidak ada pijakan akademisnya sedikit pun dan tidak ramah terhadap siswa, orang tua, ataupun guru.
Kedua, P2G meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan menegur Pemprov NTtT, sekaligus meminta Mendikbudristek berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemprov NTT untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Pihak ini juga meminta agar Kemendikbudristek meningkatkan intensitas pendampingan sesuai kewenangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di NTT.
(nah/pal)