.webp)
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah melakukan upaya percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Bertajuk Gerakan Mageh Padha Sekolah (GMPS) program itu dilaunching di Pendopo Dipokusumo hari ini.
"Gerakan ini dilakukan agar anak usia sekolah belum sekolah, putus sekolah dan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal tingkat menengah atas dapat kembali ke sekolah," kata Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Suroto kepada wartawan, Rabu (1/12/2021)
Menurutnya dari data Susenas, 2020 terdapat 20.283 anak usia 7-18 tahun tidak tidak sekolah di daerahnya. Pihaknya akan merekonfirmasi keberadaan ATS dan mengetahui penyebab tidak sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah yang akan dilakukan menurutnya antara lain melakukan pendataan melalui SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) di 4 desa piloting yaitu Desa Jatisaba, Kertanegara, Panusupan dan Kembangan.
"Tahun 2022 rencana akan dilakukan perluasan replikasi penanganan ATS ke seluruh desa di Purbalingga guna mempercepat penurunan ATS," ujarnya
Selain dibentuk Tim GMPS, pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) juga akan diberikan. Bantuan itu akan menyasar kepada anak usia sekolah Khususnya SD/MI, SMP/MTs dan Kejar Paket A/B di Purbalingga tahun 2021.
"Jumlah penerima sebanyak 1132 anak ditambah 15 anak hasil pendataan SIPBM di 4 desa piloting," lanjutnya
Suroto menjelaskan, sampai saat ini total jumlah anak hasil pendataan di 4 desa piloting yang sudah terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 31 orang. Rinciannya kejar paket A/B 15 orang dan kejar paket C 16 orang.
Sementara Sekda Purbalingga, Herni Sulasti menjelaskan bantuan AUSTS sudah diberikan oleh Pemkab Purbalingga sejak 2016 dengan akumulasi 3732 penerima dengan anggaran total Rp 9,1 miliar hingga 2020.
"Tahun 2021 kami juga masih menganggarkan Rp 1,5 milyar untuk ATS dan anak beresiko putus sekolah baik dari level SD, SMP dan juga kelompok belajar atau kejar paket A setara SD maupun B setara SLTP. Selain bantuan ATS, juga ada kegiatan beasiswa pendidikan untuk pendidikan tinggi dan pesantren dalam rangka membantu siswa untuk tidak putus sekolah," kata Herni
Herni mengungkap penanganan ATS menjadi prioritas. Karena angka ATS yang tinggi akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Tim GMPS akan mendapatkan pendampingan dari Unicef dengan mitranya Institut Teknologi Dan Bisnis (ITB) Semarang beserta para fasilitator," terangnya
Herni menambahkan Arah kebijakan GMPS yakni mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah formal. Selain itu mendorong semakin banyak terbentuk dan beroperasinya PKBM guna memperluas layanan sekolah melalui kejar paket serta pendidikan kecakapan hidup.
"Untuk mewujudkan sukses penanganan ATS, saya minta agar Dinpermasdes dan unsur dari desa untuk ikut mendampingi," pungkasnya.
(lus/lus)
