80 Persen Orang Tua Setuju PTM Terbatas, Kemendikbud Beri Pesan Ini

Sejumlah murid dibimbing gurunya mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di sekolah darurat bencana SD Inpres Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (18/10). Meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, namun sekolah tersebut tetap melaksanakan ANBK yang bertujuan untuk mengukur kualitas kegiatan-belajar mengajar di sekolah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp. — Foto: ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI

Jakarta -

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen orang tua siswa menginginkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi anak-anaknya.

Dari data tersebut, banyak pihak menyadari untuk segera mengurangi dampak permanen dari krisis pembelajaran akibat pandemi. Namun hingga saat ini baru 55 persen sekolah yang membuka PTM terbatas.

Mendikbud mengatakan untuk mendukung PTM Terbatas perlu peran orang tua sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang tua adalah garda depan (pemenuhan) kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka harus berperan aktif agar sekolah disiplin menjalankan protokol Kesehatan (prokes)," ucap Nadiem seperti dikutip detikEdu dari laman resmi Kemdikbud (18/10).

Aturan PTM wajib diikuti

Nadiem berpesan kepada semua elemen bahwa peraturan mengenai PTM sudah jelas. Jadi orang tua, guru, tenaga pendidik, dan masyarakat lain di sekolah tinggal mengikuti aturan yang berlaku untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Semua peraturan dan SOP sudah jelas tinggal ikuti aja di SKB 4 menterinya. Tidak zaman lagi menutup sekolah, kecuali ada kemungkinan penularan. Tapi saat ini kemungkinan masih sangat kecil. Semua pengendalian dan kontrolnya ada di situ," kata Nadiem.

Mantan bos Go-Jek ini juga menjelaskan jika Kemendikbud Ristek dan Kemenkes telah bekerja sama dalam program sekolah tatap muka. Nantinya, Kemenkes akan melakukan riset terkait risiko pada sekolah tatap muka.

"Ada inisiatif dari Kemenkes untuk melakukan sampling dari sekolah-sekolah. Memang ada peningkatan resiko tapi harus pakai data. Kadang penularannya bukan dari PTM-nya tapi dari asrama yang ada di sekolah atau siswanya yang lagi kumpul-kumpul," ungkapnya.

Perlu adanya kolaborasi efektif >>>

Perlu adanya kolaborasi efektif

Sementara itu, terkait kekhawatiran adanya klaster sekolah, Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kemendikbud Ristek, Jumeri menjelaskan bahwa sejak awal pandemi tahun 2020 lalu hingga saat ini, ada sebanyak 45.284 atau 97,2% satuan pendidikan terlapor aman menjalankan PTM Terbatas.

Dari total 46.580 satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM Terbatas, jumlah laporan dari satuan pendidikan terkait penularan Covid-19 di satuan pendidikan relatif kecil yaitu 2,8% atau 1.296.

"Protokol terkait risiko klaster sekolah ini juga sudah jelas dan ketat diatur di dalam SKB 4 Menteri, termasuk di dalamnya pemerintah daerah menutup sekolah, menghentikan PTM Terbatas, melakukan testing, tracing, dan treatment jika ada temuan kasus positif Covid-19," papar Jumeri.

Oleh karena itu, pemerintah tidak menyamaratakan berbagai wilayah untuk melaksanakan PTM. Sekolah akan tetap melayani murid sesuai dengan kesanggupannya untuk bisa mengikuti model pembelajaran yang sesuai, baik itu PTM Terbatas dan PJJ.

"Anak-anak bisa tetap belajar dari rumah jika orang tua belum yakin dan belum memberikan izin untuk mengikuti PTM Terbatas. Saya tekankan bahwa tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang belajar dari rumah," tegasnya.

Jumeri berharap ke depan akan terus dilakukan kolaborasi yang efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orang tua agar bisa menyukseskan implementasi PTM terbatas.

Halaman 1 2

Selanjutnya