Klaster Sekolah COVID, P2G Ingatkan Sekolah dan Pemerintah

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 24 Sep 2021 08:00 WIB
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai dilakukan di Siswa SMP Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Anak-anak tampak gembira bisa masuk sekolah lagi.
P2G ingatkan vaksinasi pelajar, kejujuran sekolah, dan tanggung jawab pemerintah. Foto: Whisnu Pradana
Jakarta - Sebanyak 1.302 sekolah tercatat sebagai klaster sekolah COVID dalam laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id, Kamis (23/9/2021).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, vaksinasi pelajar usia 12-17 tahun menjadi aspek penting yang perlu dipenuhi di samping penegasan penerapan prokes oleh aparat.

Satriwan mengatakan, mengutip data vaksinasi per 17 September 2021, tingkat vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang masih di angka 12,18 persen turut berpengaruh pada terjadinya klaster sekolah COVID.

"Karena kami, P2G, konsisten menyuarakan bahwa sekolah dapat dibuka jika guru, tenaga kependidikan, dan siswa minimal sudah divaksinasi tuntas 70 persen dari populasi sekolah," kata Satriwan kepada detikEdu, Kamis (23/9/2021).

"Meskipun Mas Nadiem tidak memasukkan vaksinasi pelajar sebagai syarat sekolah dibuka (untuk PTM terbatas), bagi kami lebih aman vaksinasi pelajar itu minimal 70 persen. Nah ini baru 12,18 persen. Jadi wajar saja sekolah jadi klaster, wong pelajarnya belum divaksin kok," kata Satriwan.


"Kalau tidak siap memenuhi unsur daftar periksa seperti item sarana-prasarana prokes, data siswa comorbid, disinfektan, sekolah jangan dibuka (untuk sekolah tatap muka)," kata Satriwan.
Satriwan juga menghimbau pihak sekolah untuk menyampaikan informasi jujur kepada orang tua terkait kesiapan sekolah untuk memulai sekolah tatap muka terbatas.

Di sisi lain, kata Satriwan, orang tua hendaknya tidak terburu-buru menyekolahkan anak jika sekolahnya tidak memberikan data lengkap dan komprehensif tentang kesiapan penyelenggaraan PTM sekolah.

"Orangtua mesti mendapat informasi komprehensif dari sekolah. Karena itu orang tua jangan mendesak, karena lama-lama sekolah malah bisa memaksakan diri meskipun sebenarnya tidak siap dari sarana prasarana prokes. Dan sekolah harus jujur," kata Satriwan.

Ia menambahkan, P2G meminta pihak sekolah menyampaikan surat izin sekolah tatap muka kepada orang tua lengkap dengan lampiran data kesiapan PTM terbatas, termasuk data vaksinasi guru, siswa, dan kuantitas sarana-prasarana.

Dengan demikian, lanjutnya, orang tua dapat memutuskan anak diberi izin untuk sekolah tatap muka atau PJJ berdasarkan data empiris dan pertimbangan matang.

"Selama ini sekolah mengirim surat perizinan berisi '...orang tua mengizinkan anak PTM terbatas. Jika terjadi hal-hal tidak diinginkan maka sepenuhnya tanggung jawab orang tua...'. Ini keliru. Ini namanya negara, pemerintah, menghindar jika sekolah jadi klaster, karena tanggung jawab sepenuhnya jadi di tangan orang tua," kata Satriwan.


Untuk itu, kata Satriwan, P2G meminta Pemda melaksanakan verifikasi ke sekolag langsung terkait kesiapan sekolah melaksanakan sekolah tatap muka.Satriwan mengakui, pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas merupakan keputusan dilematis dengan adanya angka putus sekolah lebih dari 100 persen selama pandemi karena tidak bisa sekolah online, risiko learning loss, dan risiko dampak panjang bencana demografi.

"Kita tidak bisa memukul rata PJJ lagi untuk semua sekolah, karena buktinya sudah ada sekolah yang siap," tutupnya.

Simak Video "Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa di Gorontalo Terkendala Izin Orang Tua"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia