.webp)
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), menjelaskan urgensi pelaksanaan asesmen nasional (AN) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Menurut Nadiem hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketertinggalan dunia pendidikan akibat Covid 19.
Dengan dilaksanakannya AN, dapat mengetahui Analisa data terkait dengan learning loss yang terjadi.
"Justru dengan adanya pandemi, AN menjadi jauh lebih penting untuk mengetahui seberapa besar ketertinggalan kita, mencakup apa saja dan di mana saja. Dengan AN juga kita mengetahui daerah dan sekolah yang paling membutuhkan bantuan," jelas Nadiem dalam keterangan yang diterima detikEdu, Selasa (24/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nadiem juga menegaskan bahwa pelaksanaan AN tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah.
"Sudah disampaikan berkali-kali bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi terhadap inidividu siwa, guru, maupun kepala sekolah. Tidak ada konsekuensi juga ke anggaran untuk sekolah, maupun ke lulusan. Bahkan data tidak akan dipresentasi sebagai individu, melainkan agregasi sekolah," ujar Nadiem.
Pelaksaanaan AN juga diikuti dengan prokes yang ketat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Kemendikbudristek meminta satuan pendidikan untuk menyampaikan informasi dan tujuan pelaksanaan AN ini kepada orang tua secara komprehensif bagi yang anaknya terpilih menjadi peserta. Sedangkan bagi wilayah yang belum bisa melaksanakan AN tahun ini akan diagendakan pada Februari, Maret, dan April tahun 2022.
Sejalan dengan Nadiem, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan AN dapat mendorong perubahan perubahan positif dalam cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolahnya, dalam pengawasan sekolah dan dalam cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi diri dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran.
"Jadi, tujuan AN itu sebenarnya memantik perubahan. AN merupakan evaluasi terhadap sistim pendidikan," ujar Anindito.
Anindhito menjelaskan jika pelaksanaan AN dapat dilakukan di daerah yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ia mengungkapkan untuk perlunya melakukan pemetaan yang lebih menyeluruh agar Kemendikbudristek dapat merancang program dan intervensi yang lebih terarah.
Anindhito juga menekankan agar saat melaksanaakan AN peserta didik dipilih secara acak. Juga pemda dapat berkoordinasi dengan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih dan hari H.
"Satuan pendidikan perlu berkoordinasi dengan pemda dan mengalokasikan dana BOS-nya untuk keperluan pelaksanaan AN, khususnya di wilayah yang sudah memungkinkan untuk menyelenggarakannya secara berjenjang," ujar Anindhito.
Sementara itu itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayanti menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan AN.
"Menurut saya, AN adalah hal penting yang harus dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mencari tahu gambaran sesungguhnya sekolah dan siswa kita seperti apa dan untuk merencanakan kebijakan selanjutnya," ujar Esti.
(atj/nwy)
