Ditjen PAUD Dikdasmen: 5.098 Sekolah Belum Laporan Dana BOS Tahap III 2020

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 25 Mei 2021 19:23 WIB
Kondisi gedung SDN Samudrajaya 04, Kabupaten Bekasi, sungguh memprihatinkan, Senin (20/1/2020). Plafon hingga keramik rusak parah.
Foto: Isal Mawardi
Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapati sebanyak 5.098 sekolah belum menyampaikan laporan dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS tahap III tahun 2020.

Laporan Dana BOS tahap III 2020 ini menjadi persyaratan penyaluran dana BOS tahap II 2021 ke sekolah. Penyaluran dana BOS tahap II 2021 sendiri jatuh pada caturwulan kedua tahun 2021. Dengan demikian, sekolah memiliki waktu selang 4-5 bulan untuk membuat laporan belanja dana BOS tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Sutanto dalam webinar Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II, Gelombang 2, Tahun 2021 di kanal Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen, Selasa (25/5/2021).

Sutanto mengatakan, untuk mendapat bantuan dana BOS tahap II tahun ini, sekolah harus mengirim laporan paling lambat 31 Mei 2021. "Kepala sekolah bertanggung jawab pada penggunaan dana BOS ini," katanya.

Pembuatan laporan BOS bisa dilakukan lewat dua jalur pilihan. Jalur pertama yakni melalui BOS Salur di alamat bos.kemdikbud.go.id. Sementara jalur kedua yaitu melalui ARKAS.

"Untuk dapat tahap II, harus lapor paling lambat Mei 2021. Masih ada beberapa hari lagi bulan Mei ini, kalau tidak nanti enggak dapat. Mohon waktu yang sempit ini disegerakan untuk melapor," kata Sutanto.

Sutanto memaparkan, pada tahun 2021, pemerintah menyediakan dana BOS kepada 216.662 satuan pendidikan dengan alokasi dana Rp52,5 triliun. Alokasi ini terdiri dari alokasi untuk 147.610 SD sebesar Rp 23,8 triliun, 39.461 SMP sebesar Rp11,6 triliun, 13.374 SMA sebesar Rp7,7 triliun, 14.000 SMK sebesar Rp8,6 triliun, dan 2.217 SLb sebesar Rp645 miliar.

Ia mengatakan, sekolah yang memiliki sisa dana BOS tahun anggaran sebelumnya bisa tetap menggunakan dana tersebut di tahun ini.

Adapun penggunaannya disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan dan sudah dicatat dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai peraturan perundang-undangan. "Jadi tidak perlu dikembalikan," kata Sutanto.

Ia menambahkan, pengembalian dana BOS diberlakukan bagi sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah disalurkan. Pengembalian juga diberlakukan bagi sekolah yang tutup atau merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.

Sutanto mengatakan, biaya operasional sekolah-sekolah negeri yang melewati batas tanggal pelaporan dana BOS tahap II 2021 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Sementara sekolah swasta biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum lembaga penyelenggara atau yayasannya," kata Sutanto.

Ia memaparkan, data Kemendikbud mendapati sekolah yang belum menyampaikan laporan tahap III tahun 2020 paling dominan berada di wilayah provinsi Sumatra Utara sebanyak 634 sekolah dan NTT sebanyak 697 sekolah, diikuti Papua sebanyak 414 sekolah, dan Jawa Timur sebanyak 225 sekolah.

Sutanto mengakui adanya kebutuhan pelatihan dan pembekalan teknologi terkait pelaporan penggunaan dana BOS tahap III 2020 untuk mendukung percepatan penyaluran dana BOS tahap II 2021.

"Mungkin perlu pelatihan dan pembekalan teknologi, di daerah tertentu memang kesulitan, tapi kita menuju ke sana," katanya.



Simak Video "Nadiem Pastikan Seluruh Sekolah Dapat BOS, Tak Ada Minimal 60 Siswa"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia