Kuota Belajar dengan Ketentuan Baru, Jauh Lebih Efektif Nggak Sih?

Puti Yasmin - detikEdu
Senin, 05 Apr 2021 17:11 WIB
Siswa siswi menggunakan fasilitas WiFi gratis saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di balai warga RW 05 Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat (27/8/2020). WiFi gratis ini disediakan oleh swadaya warga RW 05 guna membantu anak-anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh yang terkendala dengan kuota internet.
Foto: Agung Pambudhy/Kuota Belajar dengan Ketentuan Baru, Jauh Lebih Efektif Nggak Sih?
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) baru saja menyalurkan kuota belajar terbaru pada awal Maret kemarin. Namun berbeda dengan sebelumnya, kuota belajar ini disalurkan dengan ketentuan baru.

Adapun, kuota belajar pertama kali disalurkan pada September 2020. Kuota tersebut berlaku dengan ketentuan besaran kuota dibagi menjadi dua, yakni umum dan belajar. Kuota umum untuk mengakses semua situs tanpa terkecuali dan kuota belajar untuk mengakses situs yang hanya diperbolehkan saja.

Kuota untuk peserta didik jenjang PAUD diberikan sebesar 20 GB per bulan (5 GB kuota umum dan 15 GB kuota belajar), peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan (5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar), guru jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan (5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar), serta dosen dan mahasiswa 50 GB per bulan (5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar).

Ketentuan kuota belajar sebelumnya pun mendapat banyak kritik karena dinilai tidak efektif. Sebab, guru dan para peserta didik lebih banyak menggunakan kuota umum dibandingkan kuota belajar.

Lantas, penyaluran kuota belajar 2020 dengan ketentuan baru apakah lebih efektif dibanding sebelumnya?

Menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim bantuan kuota belajar di tahun 2020 kurang efektif. Pasalnya, kuota belajar masih banyak tersisa dan tak digunakan para peserta yang mendapatkannya.

Hal itu lantaran, kuota belajar hanya boleh digunakan pada beberapa platform yang sudah diizinkan oleh Kemendikbud. Sedangkan, kegiatan belajar-mengajar banyak tidak menggunakan platform tersebut.

"Laporan P2G banyak tersisa (kuota belajar 2020) karena kapasitas, giganya besar tapi terbatas (aksesnya)," ungkap dia saat dihubungi detikEdu.

Pria yang mengajar di SMA Labschool Jakarta ini juga menyoroti soal besaran kuota belajar yang kurang optimal. Sebab, banyaknya kuota tidak digunakan habis oleh para guru dan peserta didik.

Daripada tidak digunakan, kata Satriwan, lebih baik diberikan pada guru dan peserta didik yang tidak belum terdaftar. Sehingga, kuota belajar 2021 bisa lebih optimal diberikan pada peserta yang berhak.

"Evaluasi yang tersebar itu 35,5 juta pengguna nomor, Padahal, yang berhak itu 59 juta nomor. Artinya, peserta didik dan pendidik yang berhak itu belum optimal mendapatkan. Kami berharap dioptimalkan, yang dulu nggak dapat mestinya dapat," jelas dia.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbud, Hasan Habibie mengatakan bahwa penyaluran kuota belajar 2021 telah mencapai angka 99,96%. Sedangkan sisanya, 0,04% belum tersalurkan.

Hasan mengatakan bahwa penyaluran kuota belajar 2021 ini dilakukan berdasarkan data penerima bantuan di bulan November-Desember 2020 lalu. Artinya, Kemdikbud tidak melakukan pendataan ulang siapa saja peserta yang berhak mendapatkan.

"Adapun penyebab bantuan tidak diterima guru, dosen, mahasiswa dan peserta didik pada bulan Maret sebagai berikut, tidak menerima bantuan pada bulan November-Desember. Karena basis data kami menggunakan penerima bulan November-Desember," terang dia.

Selain itu, kata Hasan, alasan lain peserta dan pendidik tidak mendapatkan kuota belajar 2021 adalah kurangnya penggunaan jumlah kuota di penyaluran sebelumnya, status peserta tidak aktif sebagai pendidik dan peserta didik, hingga nomor peserta tidak aktif lagi.

"Guru/dosen/peserta didik/mahasiswa menerima bantuan bulan November-Desember, namun penggunaan kurang dari 1 GB. Sehingga tidak kami ikutkan dalam penyaluran bulan Maret. Status guru/dosen/peserta didik/mahasiswa tidak aktif, lulus atau pindah ke Kemenag, status nomor ponsel tidak aktif berdasarkan hasil verifikasi dari operator seluler," umgkap Hasan.

"Nomor ponsel status tidak aktif saat penyaluran kuota tgl 11-15 Maret, dari hasil uji petik yang kami lakukan, status nomor ponsel tidak aktif menjadi salah satu faktornya," sambungnya.

Terkait hal itu, Putri Lestari (24) salah satu peserta didik asal Bekasi, Jawa Barat mengaku sudah mendapatkan kuota belajar 2021. Ia mengaku bantuan tersebut sangat membantu bagi dirinya walaupun bukan untuk proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pasalnya, ia sendiri menggunakan wifi selama PJJ dan jarang menggunakan kuota belajar

"Efektif untuk menunjang aktivitas sehari-hari, bukan aktivitas perkuliahan tapi karena memang ada wifi. Tapi menurutku ini pasti membantu bagi siswa-siswi yang nggak ada wifi di rumah," jelas Putri.

Senada dengan itu, Aura Meidini (17) mengaku sudah mendapatkan kuota belajar. Ia merasa ketentuan baru pada kuota belajar lebih baik dibanding sebelumnya sehingga ia bisa memanfaatkan dengan maksimal.

Apalagi, kata Aura, pembagian kuota umum dan kuota belajar memengaruhi kualitas dalam mengakses portal atau laman. Sehingga ia berharap ketentuan kuota belajar baru ini membantunya dalam mengakses kegiatan sekolah.

"Efektif sih soalnya sudah bisa buka aplikasi lain. Kalau sebelumnya kan belum bisa. Apalagi dulu kalau kuota umum sudah habis dulu pakai kuota belajar jadi lemot. Semoga sekarang kuota umum semua jadi lebih gampang," tutup dia.

Simak Video "Pengamat Pendidikan Sebut Kuota Belajar Bukan Solusi untuk Siswa"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia