.webp)
Bentrokan antara aparat kepolisian dan massa aksi demonstrasi di Yogyakarta menjadi sorotan DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan penolakannya terhadap bentuk kekerasan tersebut.
Esti menegaskan, penanganan demonstrasi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan ada di lingkungan kampus.
"Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif," kata Esti dalam keterangannya Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam peristiwa tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air menggunakan mobil water cannon. Sementara itu, massa aksi dilaporkan melempari petugas dengan batu dan kembang api.
Kericuhan juga terjadi di sejumlah titik, salah satunya di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Situasi tersebut memunculkan perhatian terhadap keselamatan mahasiswa dan sivitas akademika yang berada di lingkungan kampus.
Penanganan Demo Harus Perhatikan HAM
Esti menilai, penanganan demonstrasi harus tetap menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM). Ia juga meminta aparat membedakan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai dengan pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis.
"Penanganan aksi harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Dan harus ada penghormatan terhadap hukum dan HAM dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi di Yogyakarta," ujarnya.
DPR Soroti Penangkapan Mahasiswa-Kekerasan
Esti turut menyoroti penangkapan sejumlah orang setelah kericuhan demonstrasi di Yogyakarta. Sebanyak 157 orang termasuk 8 mahasiswa UGM sempat ditahan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh dan perusakan fasilitas umum.
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemudian menyatakan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak di bawah umur. Sementara itu, tiga orang lainnya masih ditahan.
Terkait hal tersebut, Esti meminta kepolisian melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi orang-orang yang masih ditahan.
"Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu," jelasnya.
Selain itu, Esti meminta kepolisian menyelidiki dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang diduga memicu kericuhan setelah demonstrasi berlangsung damai sejak pagi hingga sore hari.
Ia juga menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai dugaan penangkapan secara acak dan sporadis serta kekerasan oleh aparat selama penanganan kericuhan. Menurut data lembaga tersebut, puluhan warga dan peserta aksi ditangkap dan mengalami luka-luka hingga membutuhkan pertolongan medis di rumah sakit.
Esti meminta laporan tersebut diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian. Ia menegaskan aparat harus membedakan pelaku kekerasan dengan peserta demonstrasi.
DPR Dukung UGM Bentuk Tim Pencari Fakta
Sebelumnya, UGM mengecam pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis kampus karena dinilai berpotensi menjadi bentuk intimidasi. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan gas air mata ditembakkan ke arah timur Bundaran UGM, bukan ke dalam kampus, karena petugas terdesak oleh massa yang melakukan perusakan.
Esti meminta perbedaan keterangan mengenai lokasi penembakan gas air mata tersebut diverifikasi bersama pihak universitas.
"Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan melalui verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya terhadap keselamatan sivitas," tuturnya.
Ia juga mendukung langkah UGM untuk membuka Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Tim tersebut diharapkan dapat menelusuri kemungkinan adanya kesalahan prosedur dalam penanganan dan pegamanan aksi.
Di sisi lain, Esti mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memfasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan psikologis.
"Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat," pungkasnya.
