.webp)
Korea Selatan tengah menghadapi penyusutan angkatan kerja domestik. Untk itu, Kementerian Kehakiman Korea kini merombak kebijakan visa untuk pelajar asing.
Sebelumnya, universitas-universitas di Korea hanya fokus untuk memenuhi kuota talenta luar negeri. Kebijakan ini memang menunjukkan keberhasilan dalam pendaftaran mahasiswa internasional, yang semula di angka 17.000 pada dua dekade lalu menjadi lebih dari 350.000 pada musim gugur tahun ini.
Namun, kekurangan tenaga kerja di berbagai industri regional menyebabkan negara ini menghadapi tantangan penting, yakni terlalu banyak lulusan yang langsung meninggalkan Korea, segera setelah mereka mendapatkan gelar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Kementerian Kehakiman Korea mengumumkan perombakan komprehensif terkait kebijakan visa pada Rabu (7/10/2026). Tujuan yang semula bersifat rekrutmen semata, bergeser ke integrasi jangka panjang.
Kebijakan Visa Baru untuk Lulusan STEM dan Pekerja Profesional
Skema baru ini bertujuan untuk menyederhanakan jalur dari kelulusan hingga bekerja penuh waktu dan perizinan tinggal. Ketentuan baru juga akan menindak tegas penipuan visa dan pekerjaan ilegal.
Di bawah rencana yang diperbarui, Korea akan memperkenalkan visa pencari kerja yang memberikan fleksibilitas lulusan STEM dan pekerja terampil hingga tiga tahun untuk mencari pekerjaan. Berbeda dibandingkan dengan standar yang berlaku saat ini yaitu satu hingga dua tahun.
Dikutip dari Korea Times, pemerintah setempat juga mengatakan hendak membuat "K-Tech Master Visa" yang menjembatani pemegang gelar magister teknik langsung ke visa residensi jangka panjang F-2. Bagi mereka yang kembali ke negara asal, visa alumni yang baru akan memfasilitasi hubungan bisnis dan budaya yang berkelanjutan.
Korea memang mengalami penuaan penduduk lebih cepat daripada hampir semua negara maju lainnya. Maka dari itu, pabrik manufaktur, industri regional, dan perusahaan rintisan teknologi berebut tenaga kerja.
Dengan memperlakukan mahasiswa internasional sebagai sumber talenta, alih-alih tamu sementara, para pemangku kebijakan berharap dapat mengikat pekerja muda di ekonomi regional.
"Mahasiswa asing adalah sumber daya vital untuk strategi imigrasi kami," kata Lee Jin-soo, Plt Menteri Kehakiman.
"Kami akan menyediakan peluang yang lebih luas bagi mahasiswa yang cakap yang menunjukkan ambisi akademis yang sungguh-sungguh sambil dengan tegas menangani kasus-kasus di mana visa pelajar disalahgunakan," imbuhnya.
Penanggulangan Penyalahgunaan Visa
Untuk mencegah penyalahgunaan visa, Kementerian Kehakiman Korea memperketat persyaratan bahasa dan verifikasi keuangan. Mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Korea yang dapat dibuktikan, akan dibebaskan dari persyaratan bukti keuangan tertentu. Sedangkan pelamar dari negara berisiko tinggi mungkin perlu menyetorkan biaya hidup ke blocked account sebelum kedatangan.
Selain itu, pemerintah Korea berencana untuk mendirikan lima pusat dukungan imigrasi khusus, memperbarui Undang-Undang Imigrasi untuk mengkodifikasi perlindungan pekerjaan mahasiswa, dan meluncurkan platform administrasi berbasis kecerdasan buatan untuk menyederhanakan pemrosesan visa.
