.webp)
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) harus gratis. Ia juga mengatakan akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini.
Merespons hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pihaknya telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan PTN.
"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, dilansir oleh YouTube TVR Parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah tersebut mencakup 2.833.169 mahasiswa di PTN vokasi maupun akademik, baik D3/D4/S1.
"Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya," kata Brian.
Anggaran Kuliah Gratis Bisa dari Mana?
Sebelumnya, dalam sambutannya di HUT ke-28 PAN Prabowo mengatakan akan segera mengadakan rapat terbatas soal pendidikan negeri gratis dari ke jenjang SD hingga perguruan tinggi. Ia menyebut anggaran pendidikan gratis bisa bersumber dari uang hasil korupsi yang dikembalikan.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ujar Prabowo di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026), dikutip dari detiknews.
"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," kata Prabowo.
Mendiktisaintek juga sempat mengatakan Presiden telah meminta pihaknya melakukan kajian soal kemungkinan kuliah gratis di PTN.
"Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri," kata Brian kepada awak media, Minggu (20/9/2026), seperti dilaporkan sebelumnya oleh detiknews.
"Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya," ungkapnya.
