Dari Stockholm ke Ciputat: Menata AI, Menata Peradaban Keilmuan Islam

Jakarta -

Selasa, 8 September 2026 lalu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi, Dr Ismail Cawidu, memimpin rapat koordinasi penyusunan pedoman tata kelola generative AI di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Satu kenyataan menjadi semakin jelas: teknologi telah lebih dahulu masuk ruang kelas daripada aturan mainnya.

Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi semata boleh atau tidak menggunakan AI, tapi bagaimana teknologi itu digunakan secara bertanggung jawab. Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar. Ketika mesin mampu menghasilkan jawaban dalam hitungan detik, siapa yang memastikan bahwa jawaban tersebut layak disebut sebagai pengetahuan?

Pada 2024, pertanyaan mengenai masa depan kecerdasan buatan juga muncul di panggung ilmu pengetahuan paling bergengsi di dunia: Stockholm.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelajaran dari 'Bapak AI'

Pada Oktober 2024, Hadiah Nobel Fisika diberikan kepada John J Hopfield dan Geoffrey Hinton atas penemuan dan pengembangan mendasar yang memungkinkan machine learning dengan jaringan saraf tiruan. Komite Nobel menempatkan karya keduanya sebagai fondasi penting bagi perkembangan machine learning modern.

Hinton kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan AI. Ada ironi yang menarik. Salah satu ilmuwan yang membantu membangun fondasi teknologi tersebut justru menjadi suara penting yang mengingatkan dunia tentang risikonya.

Dalam wawancara Nobel pada Desember 2024, Hinton berbicara mengenai risiko AI dan kebutuhan mendesak akan penelitian keselamatan. Dia berharap perhatian dunia terhadap persoalan tersebut meningkat seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi.

Pelajarannya sederhana. Kemampuan teknologi yang kian besar tidak otomatis menghasilkan kemajuan peradaban. Semakin besar daya sebuah teknologi, semakin penting pula manusia menentukan tujuan, batas, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaannya.

Prinsip ini relevan bagi perguruan tinggi. AI dapat menjadi academic co-pilot, yakni membantu mencari informasi, menguji gagasan, membandingkan perspektif, atau mempercepat pekerjaan teknis. Kendali intelektual tetap berada pada manusia. Mahasiswa tetap harus membaca, menilai, dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dosen tetap menjadi pembimbing proses intelektual.

Pada tahun yang sama, Hadiah Nobel Kimia diberikan kepada David Baker, Demis Hassabis, dan John Jumper. Hassabis dan Jumper mendapat penghargaan atas pengembangan AlphaFold2, model AI yang memecahkan persoalan prediksi struktur protein yang selama sekitar lima puluh tahun menjadi tantangan besar dalam ilmu pengetahuan.

Komite Nobel menyebut bahwa AlphaFold2 memungkinkan prediksi struktur hampir seluruh dari sekitar 200 juta protein yang telah diidentifikasi peneliti. Pada Oktober 2024, sistem tersebut telah digunakan oleh lebih dari dua juta orang di 190 negara. Yang menarik bukan hanya kecepatannya, tapi hubungan antara model, data, pengetahuan, dan validasi ilmiah.

Nobel Prize menjelaskan bahwa AlphaFold2 dilatih menggunakan basis data struktur protein dan urutan asam amino yang telah tersedia. Terobosan tersebut berdiri di atas akumulasi pengetahuan eksperimental selama puluhan tahun. Dengan kata lain, kecerdasan komputasional tidak muncul dari ruang kosong, tapi tumbuh di atas pengetahuan yang telah dibangun, diuji, dan dikembangkan komunitas ilmiah.

Prinsip metodologis ini relevan bagi pengembangan Islamic Natural Language Processing (Islamic-NLP), meskipun keduanya tentu tidak identik. AlphaFold berhadapan dengan struktur protein, sementara Islamic-NLP berhadapan dengan teks, bahasa, konteks, ragam pendapat, hierarki sumber, dan tradisi otoritas keilmuan.

Kesamaannya terletak pada satu prinsip: semakin serius AI digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, semakin penting pula kedisiplinan terhadap sumber dan mekanisme verifikasi.

Karena itu, pengembangan Islamic-NLP berbasis closed corpus-dengan memanfaatkan kitab turats, tafsir, hadis, fikih, dan sumber-sumber keislaman yang dikurasi secara akademik-memiliki arti strategis. Pendekatan retrieval-augmented generation (RAG), misalnya, dapat diarahkan agar jawaban AI tidak berhenti pada teks yang terdengar meyakinkan, tapi dapat ditelusuri kembali kepada sumber rujukannya.

Di sinilah AI bertemu dengan tradisi keilmuan Islam. Tradisi Islam mengenal disiplin yang kuat terhadap sumber, transmisi, kritik, dan otoritas. Dalam hadis terdapat kritik sanad dan matan. Dalam fikih terdapat ushul al-fiqh, tarjih, dan pembacaan terhadap 'illah serta konteks hukum. Dalam tafsir berkembang tradisi riwayah, dirayah, bahasa, dan perangkat keilmuan lainnya.

AI membawa tantangan baru terhadap tradisi tersebut. Mesin dapat menghasilkan kalimat Arab yang fasih. Mesin juga dapat menyebut nama ulama dan kitab dengan meyakinkan. Bahkan, dapat menyajikan jawaban fikih secara sistematis.

Pertanyaannya: apakah sumbernya benar, konteksnya tepat, pendapatnya otoritatif, dan kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan? Di sinilah persoalan AI di PTKIN menjadi lebih dalam daripada sekadar persoalan teknologi.

Ketika Mesin Mengambil Alih

UNESCO sejak 2023 telah mengingatkan bahwa perkembangan GenAI bergerak lebih cepat daripada kemampuan banyak negara dan lembaga pendidikan menyesuaikan kerangka regulasinya. Karena itu, UNESCO mendorong pendekatan yang berpusat pada manusia dengan perhatian pada privasi, keamanan, kesetaraan, validasi etis, dan desain pedagogis. Jadi, persoalannya bukan hanya pada wilayah regulasi, tapi menyentuh cara manusia belajar.

Studi Microsoft Research terhadap 319 pekerja pengetahuan, dengan 936 contoh penggunaan AI dalam pekerjaan, menemukan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi terhadap AI berkaitan dengan keterlibatan yang lebih rendah dalam berpikir kritis. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan Gen-AI menggeser sebagian aktivitas berpikir kritis dari pemecahan masalah menuju verifikasi informasi, integrasi jawaban, dan pengawasan terhadap pekerjaan AI.

Temuan tersebut tidak berarti AI harus dijauhkan dari ruang kelas. Justru sebaliknya. Perguruan tinggi harus semakin serius merancang bagaimana AI digunakan.

Masalah terbesar AI dalam pendidikan bukan ketika mahasiswa menggunakan mesin. Masalahnya muncul ketika mesin mulai mengambil alih pekerjaan intelektual yang seharusnya membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan: membaca, bertanya, meragukan, membandingkan, menalar, dan mempertanggungjawabkan.

Mahasiswa yang menggunakan AI untuk mencari alternatif argumentasi masih dapat belajar. Mahasiswa yang menggunakan AI untuk menerjemahkan teks masih dapat belajar. Mahasiswa yang menggunakan AI untuk menguji struktur tulisan masih dapat belajar.

Persoalannya muncul ketika proses intelektual tersebut seluruhnya diserahkan kepada mesin. AI dapat menghasilkan jawaban. Pendidikan tinggi harus memastikan mahasiswa memahami mengapa jawaban itu benar, salah, kuat, lemah, relevan, atau perlu ditolak.

PTKIN dan Otoritas Keilmuan

Di sinilah PTKIN mempunyai tantangan sekaligus peluang. Perguruan tinggi Islam memiliki ekosistem yang khas: ahli tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam, hukum Islam, bahasa Arab, dan bidang keislaman lainnya dapat dipertemukan dengan ilmu komputer, ilmu data, dan kecerdasan buatan.

Pertemuan lintas disiplin tersebut memungkinkan PTKIN bergerak dari sekadar technology consumer menjadi knowledge producer. Pengembangan Islamic-NLP dapat menjadi salah satu jalannya. Tujuannya bukan membuat mesin menggantikan ulama atau dosen, melainkan membangun teknologi yang membantu manusia berinteraksi dengan khazanah keilmuan Islam secara lebih cepat, luas, dan dapat ditelusuri. Karena itu, tata kelola AI di PTKIN setidaknya perlu berdiri di atas lima prinsip.

Pertama, transparansi dan integritas akademik. Penggunaan AI dalam pembelajaran, tugas, penelitian, dan publikasi perlu dinyatakan secara proporsional.

Kedua, literasi AI. Mahasiswa dan dosen perlu memahami kemampuan sekaligus keterbatasan AI, termasuk halusinasi, bias, ketidakakuratan, persoalan hak cipta, dan risiko privasi.

Ketiga, etika riset dan kedaulatan data. Perguruan tinggi perlu mengetahui data apa yang dimasukkan ke dalam sistem AI, bagaimana data tersebut diproses, dan bagaimana perlindungannya.

Keempat, kesetaraan akses. AI jangan sampai menciptakan kesenjangan baru antara PTKIN yang memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses teknologi dengan kampus yang memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk di wilayah 3T.

Kelima, otoritas keilmuan. AI dapat menjadi mitra berpikir dan akselerator pembelajaran. AI tidak dapat menggantikan proses ilmiah yang menentukan validitas sumber, kekuatan argumentasi, konteks pendapat, dan pertanggungjawaban akademik.

Prinsip kelima inilah yang seharusnya menjadi kekhasan tata kelola AI di PTKIN. Pada titik ini, persoalannya berubah. Kita tidak lagi hanya bertanya, apakah mahasiswa boleh menggunakan ChatGPT atau model AI lainnya? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menjadi penjaga pengetahuan ketika mesin dapat menghasilkan jawaban yang tampak ilmiah?

Pertanyaan itu sangat penting dalam studi Islam. Bayangkan seorang mahasiswa meminta AI menjelaskan perbedaan pandangan empat mazhab tentang suatu persoalan fikih. Dalam beberapa detik, ia memperoleh jawaban yang rapi, lengkap dengan bahasa Arab dan daftar referensi.

Apa yang terjadi jika satu kutipan keliru? Apa yang terjadi jika pendapat minoritas ditampilkan sebagai pendapat utama? Apa yang terjadi jika sebuah pandangan dilepaskan dari konteks historisnya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas jawaban tersebut?

Mesin tidak dapat menggantikan proses tarjih. Mesin tidak memiliki tanggung jawab moral atas fatwa. Mesin tidak menjadi pemegang sanad keilmuan. Di sinilah manusia tetap menjadi pusat.

Karena itu, tata kelola AI di PTKIN tidak cukup berhenti pada larangan plagiarisme atau kewajiban mencantumkan penggunaan AI. Yang diperlukan adalah ekosistem akademik yang membuat manusia tetap menjadi pengarah, penilai, dan penanggung jawab pengetahuan.

Menata Peradaban Keilmuan

Konsolidasi pedoman penggunaan AI di lingkungan PTKI, dengan demikian, bukan sekadar pekerjaan administratif, tapi menyangkut masa depan pembelajaran dan menentukan bagaimana mahasiswa membaca, menulis, meneliti, menggunakan sumber, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Ia juga menentukan apakah AI akan menjadi alat yang memperluas kemampuan intelektual manusia atau justru membuat manusia semakin bergantung pada jawaban yang tidak pernah benar-benar diuji.

Stockholm memberi kita dua pelajaran. Hinton menunjukkan bahwa kemampuan AI yang semakin besar harus disertai perhatian serius terhadap keselamatan dan kemampuan manusia untuk mengendalikannya. AlphaFold menunjukkan bahwa kekuatan AI dalam ilmu pengetahuan tumbuh melalui hubungan yang kuat antara model, data, dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

PTKIN dapat mengambil pelajaran tersebut dalam konteksnya sendiri. Kita tidak perlu takut kepada AI. Kita juga tidak perlu menyerahkan otoritas intelektual kepada AI. Yang diperlukan adalah tata kelola yang menempatkan manusia sebagai subjek, ilmu pengetahuan sebagai fondasi, sumber yang dapat diverifikasi sebagai pijakan, dan etika sebagai pengarah.

Tradisi keilmuan Islam sesungguhnya memiliki modal penting untuk menghadapi babak baru ini: disiplin terhadap sumber, perhatian terhadap transmisi ilmu, kritik, dialog antar pendapat, dan pertanggungjawaban ilmiah.

AI membawa kita memasuki babak baru. Tugas perguruan tinggi bukan sekadar mengajarkan mahasiswa bagaimana menggunakan mesin yang semakin cerdas. Tugas yang lebih besar adalah memastikan bahwa ketika mesin menjadi semakin cerdas, manusia tetap menjadi makhluk yang mampu berpikir, menilai, memilih, dan mempertanggungjawabkan pengetahuannya.

Dari Stockholm ke Ciputat, pertanyaannya tetap sama: bagaimana kecerdasan diarahkan untuk kemaslahatan manusia? Menata AI berarti menata cara generasi baru memperoleh, menguji, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Karena itu, yang sedang dipertaruhkan PTKIN saat ini adalah masa depan peradaban keilmuan Islam itu sendiri.

*) Ahmad Tholabi Kharlie
Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Akademik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detikcom