.webp)
Universitas Indonesia (UI) menyatakan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan tanpa harus menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT). Hal ini disampaikan oleh Rektor UI, Prof Heri Hermansyah.
Caranya dengan mengoptimalkan peran guru besar. Para guru besar diminta aktif menggaet industri untuk bekerja sama dengan UI.
"Jadi kita, para guru besar ini adalah aset, bukan hanya aset UI, tetapi juga aset bangsa ini. Mereka memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Heri dalam acara Temu Dewan Guru Besar UI di Gedung Makara Art UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (12/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai perguruan tinggi negeri badah hukum (PTNBH), UI menghimpun pendapatan dari berbagai sumber. Mulai dari pemanfaatan aset universitas hingga kolaborasi dengan dunia usaha.
"Akan bisa membuat universitas menjadi lebih otonom, lebih berdikari untuk kemudian mendapatkan pendanaan, tidak bergantung pada UKT, bahkan mungkin juga tidak bergantung pada dana pemerintah, tetapi bisa mendapatkan dari berbagai kerja sama-kerja sama yang memanfaatkan aset universitas," kata Heri.
Gubes Buat Inovasi yang Menarik Investor
Lebih lanjut, Heri menuturkan cara guru besar UI menggaet industri yaitu membuat inovasi yang relevan dengan kebutuhan berbagai stakeholder. Sejauh ini, UI memiliki sebanyak 400 lebih guru besar.
"Nah mereka inilah yang kemudian bergerak untuk bekerja sama, baik dalam bidang pendidikan, riset inovasi dengan berbagai stakeholder kita. Nah dari berbagai kerja sama inilah kemudian bisa mendatangkan pendanaan yang non-UKT tadi," tutur Heri.
"Nah independensi kita dari UKT itulah sebenarnya yang kita perlukan sehingga kita tidak membebani, tidak memberatkan diri dari, apa, UKT mahasiswa," sambungnya.
UI Libatkan Gubes dalam Kajian Masalah Pemerintah
Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Eko Prasojo mengungkapkan UI juga aktif mendorong para guru besar dalam membantu pemerintah mengkaji permasalahan-permasalahan negara sekaligus membuat saran.
"Kami sekarang sedang fokus di Komite 3 DGB untuk mengkaji masalah-masalah yang emerging ya, yang current, yang banyak dibahas dan menjadi isu publik. Pada bulan Mei lalu, kita juga sudah mengirim mengenai BOP ya, Board of Peace, perjanjian perdamaian Palestina. Kemudian kita juga sudah sampaikan ke Menhan. Kemudian yang kedua, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan US ya," lanjutnya.
