Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berubah menjadi Politeknik Agraria STPN. Perubahan kelembagaan ini memunculkan pertanyaan, apakah kampus di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut kini berubah menjadi sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas?
Transformasi ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Selain perubahan nama dan bentuk kelembagaan, kebijakan ini juga diikuti penataan program studi. Seperti penghentian program Diploma I dan penguatan program Sarjana Terapan (Diploma 4) yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor pertanahan dan tata ruang.
Selain Prodi D4 Pertanahan, dibentuk pula 3 prodi D4 baru yaitu Manajemen Penataan Ruang Dan Pertanahan; Survei Pemetaan Dan Informasi Pertanahan; dan Kebijakan Dan Manajemen Pendaftaran Tanah.
"STPN beralih menjadi Politeknik Agraria sebagai institusi pendidikan vokasi yang diharapkan lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masa depan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu.
Sejarah Politeknik Agraria STPN
Sejarah Politeknik Agraria STPN bermula pada 1963 dengan berdirinya Akademi Agraria di Yogyakarta. Setahun kemudian, pada 1964, didirikan pula Akademi Agraria di Semarang. Kehadiran kedua lembaga tersebut tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menjadi fondasi pengelolaan agraria dan pertanahan nasional.
Pada masa awal, program pendidikan yang dibuka meliputi Diploma 3 jurusan Hak Atas Tanah, Landreform, Tata Guna Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Saat itu juga telah diterapkan skema ikatan dinas dan tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan aparatur pertanahan pemerintah.
Dalam periode 1983-1988, dua institusi agraria tersebut digabung menjadi Akademi Agraria Yogyakarta dengan penyelenggaraan program Diploma 3. Selanjutnya, pada 1988 hingga 1992, kelembagaan diperkuat melalui perubahan nama menjadi Akademi Pertanahan Nasional. Fase ini juga menjadi angkatan terakhir penerimaan mahasiswa melalui jalur ikatan dinas.
Transformasi berikutnya terjadi pada 1993 ketika institusi tersebut berubah menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Pada periode ini, cakupan pendidikan diperluas, termasuk pembukaan program Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Kemudian pada 2019, STPN membuka Program Diploma 4 Pertanahan, baik melalui jalur umum maupun kerja sama dengan pemerintah daerah.
Proses perubahan STPN menjadi politeknik dimulai pada 10 Maret 2025 ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengusulkan pembukaan program studi baru sekaligus perubahan bentuk kelembagaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
(pal/pal)