.webp)
Rencana penutupan program studi (prodi) tidak relevan dengan kebutuhan industri di perguruan tinggi negeri tengah hangat diperbincangkan. Rencana ini sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Prof Badri Munir Sukoco, SE, MBA, Ph D dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Terkait hal tersebut, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Dr Hartono dr M Si menanggapi bahwa sampai saat ini belum ada edaran resmi terkait kebijakan tersebut. Khususnya instruksi penutupan prodi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penutupan Prodi Dilakukan oleh Kampus
Kemudian Hartono menegaskan bahwa mekanisme pembukaan dan penutupan prodi merupakan kewenangan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) itu sendiri.
"Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan berlapis, mulai dari pengusulan, review, penilaian, hingga persetujuan oleh Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat (MWA)," kata Hartono dikutip dari laman UNS, Minggu (3/5/2026).
Ia juga menegaskan, dalam penutupan prodi ada berbagai aspek akademik yang dipertimbangkan. Terlebih soal potensi kesinambungannya.
Pertimbangan tersebut, tak hanya soal kebutuhan industri. Pertimbangan lain misalnya soal pengembangan ilmu pengetahuan dan ciri khas (uniqueness) dari perguruan tinggi.
Cara UNS Buat Prodi Relevan dengan Industri
Adapun UNS dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan upgrading sejumlah prodi D3 menjadi prodi D4. Hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Dalam waktu dekat ini, UNS juga akan melakukan upgrade prodi D3 ke D4. Upaya ini untuk menyesuaikan kembali prodi dengan katakteristik pendidikan vokasi.
