Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, pembangunan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pertumbuhan angka. Perang yang berkepanjangan, ketegangan geopolitik, rapuhnya kepercayaan antarnegara, serta disrupsi teknologi yang bergerak cepat telah mengubah cara dunia memandang masa depan. Dalam konteks inilah stabilitas-politik, sosial, dan hukum-kembali disadari sebagai fondasi paling mendasar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan.
Pesan tersebut mengemuka kuat dalam pidato Presiden Republik Indonesia di panggung World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Pembangunan ditegaskan tidak cukup bertumpu pada capaian makroekonomi, tetapi harus berpijak pada stabilitas, kredibilitas, dan keadilan sebagai prasyarat keberlanjutan. Pertumbuhan, dalam konteks ini, hanya akan bermakna apabila manfaatnya dirasakan secara luas, terutama oleh kelompok yang selama ini berada di pinggiran arus pembangunan.
Bagi Indonesia, pesan itu memiliki resonansi tersendiri. Bukan semata karena disampaikan di forum global, melainkan karena Indonesia tengah berada pada fase krusial: menata ulang orientasi pembangunan agar tidak berhenti pada indikator statistik, tetapi menjawab persoalan nyata masyarakat.
Yang patut diapresiasi, dalam setahun terakhir pendekatan pembangunan nasional menunjukkan pergeseran penting. Pemerintah semakin menyadari bahwa kompleksitas tantangan bangsa tidak dapat dijawab secara sektoral dan birokratis semata. Negara tidak lagi berjalan sendiri, melainkan membuka ruang kolaborasi lintas aktor-dunia usaha, masyarakat sipil, dan yang semakin menonjol, komunitas keilmuan.
Di titik inilah, perguruan tinggi dan sivitas akademika di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai ditempatkan sebagai bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar pengamat kebijakan dari kejauhan. Pendekatan ini menandai perubahan cara pandang terhadap ilmu pengetahuan: bukan pelengkap, melainkan fondasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Riset, inovasi, dan pendidikan tinggi diposisikan sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat stabil dan makmur apabila rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi modern. Karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai kunci utama bagi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.
Besarnya potensi pendidikan tinggi Indonesia memperkuat argumen tersebut. Dengan lebih dari 4.600 perguruan tinggi, sekitar 9 juta mahasiswa, serta ratusan ribu dosen dan tenaga kependidikan, pendidikan tinggi Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu ekosistem ilmu pengetahuan terbesar di kawasan. Potensi ini menjadi modal strategis apabila diarahkan secara konsisten untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional.
Dari sisi luaran akademik, pendidikan tinggi Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi internasional, dengan tingkat kolaborasi global yang terus meningkat. Yang lebih penting, riset tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Fokusnya semakin diarahkan pada sektor-sektor strategis nasional, mulai dari digitalisasi dan kecerdasan buatan, kesehatan, energi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi industri. Kolaborasi dengan berbagai lembaga negara dan dunia usaha menunjukkan bahwa riset nasional tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi semakin terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan.
Simak Video "Video: Mendiktisaintek Minta Prodi di Kampus Menyesuaikan Kondisi Zaman"
(nwk/nwk)