.webp)
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim berjanji pihaknya akan akan menghentikan lompatan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak masuk akal.
"Saya berkomitmen, serta Kemendikbudristek memastikan, harus ada rekomendasi dari kami untuk pastikan lompatan-lompatan yang tidak masuk akal dan tidak rasional itu akan kami berhentikan," kata Nadiem di Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek di Gedung DPR RI, Selasa (21/5/2024).
Terkait penyetopan ini, Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbudristek akan mengevaluasi kenaikan UKT yang tidak wajar di perguruan tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan yang tidak wajar akan kami cek, evaluasi, assess," sambungnya.
Dirjen Diktiristek: Hanya 3,7% Mahasiswa yang Masuk UKT Tinggi
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikdbudistek Abdul Haris memaparkan hanya 3,7% dari total populasi mahasiswa baru 2024 yang masuk kelompok UKT tinggi atau kelompok UKT 8-12.
Abdul merinci, mayoritas mahasiswa baru 2024 (67,1%) masuk kelompok UKT menengah atau kelompok 3-7.
Ia mencontohkan UKT menengah di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang belakangan didemo mahasiswa buntut kenaikan UKT. Ia mengatakan sebanyak 1.470 mahasiswa baru Unsoed masuk kelompok UKT menengah. Berikut kisarannya di berbagai prodi:
Besar UKT 3 Unsoed: Rp 2 juta - Rp 10 juta
Besar UKT 4 Unsoed: Rp 3,5 juta - Rp 14 juta
Besar UKT 5 Unsoed : Rp 5 juta - Rp 18 juta
Besar UKT 6 Unsoed: Rp 6 juta - Rp 22 juta
Besar UKT 7 Unsoed: Rp 7 juta - Rp 25 juta
Sebagai informasi, besar UKT 8 atau kelompok UKT tinggi di Unsoed yaitu Rp 8 juta - Rp 30 juta. Abdul mengatakan 12 mahasiswa baru Unsoed 2024 masuk kelompok UKT 8.
Adapun 29,2% mahasiswa baru 2024 disebut masuk kelompok UKT rendah, yaitu UKT 1-2 dan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia mencontohkan, di Unsoed sebanyak 667 orang masuk kelompok UKT rendah dengan besar UKT 1 Rp 500 ribu dan UKT 2 Rp 1 juta.
UKT Terlalu Tinggi, Mahasiswa Bisa Apa?
Berdasarkan Permendikdbudristek No 2 Tahun 2024, Abdul mengatakan mahasiswa yang dikenakan kelompok UKT tidak tepat bisa ditinjau kembali oleh pimpinan PTN. Orang tua mahasiswa dalam hal ini perlu menyediakan data pendukung untuk klarifikasi dan justifikasi pemberian keringanan UKT.
"Kami meminta pada para rektor agar bila ada keberatan dari mahasiswa agar beri ruang untuk konsultasi. Dan ini saya pikir ada waktu yang lama, dan pengalaman kami di universitas, ini ruangnya sangat terbuka lebar bagi orang tua mahasiswa melakukan upaya konsultasi dan peninjauan kembali," katanya.
Dalam Permendikburistek yang sama disebutkan, peninjauan kembali bisa dilakukan jika ada perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tuanya, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut atau ada ketidaksesuaian data ekonomi mahasiswa dengan fakta di lapangan.
Status PTN-BH Biang Kerok UKT Naik?
Abdul menampik kabar bahwa status PTN badan hukum (PTN-BH) sebagai penyebab UKT naik. Ia mencontohkan sumber pendanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) dari UKT dan uang pangkal Iuran Pengembangan Institusi (IPI) turun dari 43% pada 2016 menjadi 18% pada 2023.
Ia menambahkan, sumber pendanaan ITB dari APBN juga turun dari 23% pada 2016 menjadi 18% pada 2023. Sedangkan sumber pendanaan ITB dari sumber lain naik dari 33% pada 2016 menjadi 56% pada 2023.
"Pola ini kami terus coba monitor, meskipun dalam perkembangannya kami juga perlu transformasi, khususnya dalam tata kelola, untuk meningkatkan pendapatan selain dari UKT ini," kata Abdul.
Wacana Student Loan
Menanggapi wacana student loan dalam rapat tindak lanjut soal kenaikan UKT di DPR RI, Nadiem menyebut gagasan tersebut masih didiskusikan dengan secara internal dan butuh pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan RI.
"Untuk saat ini masih dibahas secara internal, belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan, saat ini masih wacana tingkatnya untuk membahas terkait student loan. Dan Itu masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang bisa saya umumkan sekarang. Baru tahapan diskusi," ucapnya.
Usulan UKT Dicicil
Menanggapi opsi cicilan UKT dari anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni, Abdul mengatakan Kemendikburistek akan menyampaikan aspirasi tersebut pada para rektor perguruan tinggi.
"Terkait dengan strategi bagaimana memberikan ruang kepada mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk ada ruang mencicil dan sebagainya, saya pikir ini nanti juga kami akan sampaikan ke beberapa rektor," ucapnya.
Minta Dorong Kenaikan Anggaran KIP Kuliah
Nadiem juga meminta Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek mendorong peningkatan anggaran KIP Kuliah agar lebih banyak pelajar kurang mampu yang bisa kuliah.
"Komitmen kami, berjuang ke kementerian lain, dan harapan kami Komisi X berjuang meningkatkan anggaran KIP Kuliah agar yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi," katanya.
(twu/faz)
