.webp)
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim baru-baru ini membuat kebijakan terbaru terkait pendidikan tinggi. Pada jenjang S1 dan D4, mahasiswa tidak wajib skripsi.
Ketentuan baru mengenai hal tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mendikbudristek Nadiem resmi mengeluarkan kebijakan itu pada forum diskusi Merdeka Belajar Episode 26 bertema "Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi" (29/8/2023).
Lantas, seperti apa pendapat kalangan mahasiswa mengenai kebijakan tersebut? detikEdu telah menghimpun beberapa respons mahasiswa, khususnya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanggapan Mahasiswa UNS
Prodi DKV Lebih Praktik daripada Teori
Japa, mahasiswa semester 5 dari program studi desain komunikasi visual (DKV) mengaku setuju dengan peraturan terbaru dari Nadiem tersebut karena dianggap lebih berguna.
"Saya setuju sih apabila diganti dengan project atau prototipe, karena menurut saya lebih berguna di dunia pekerjaan untuk mengisi portofolio," ungkapnya kepada detikEdu melalui wawancara Rabu (30/8/23).
Tidak hanya setuju dengan kebijakan ini, Japa juga menjelaskan relevansi dari kebijakan Nadiem terhadap jurusannya.
"Saya setuju karena prodi saya merupakan prodi praktik dan lebih banyak ke teknis daripada kajian atau teori," jelasnya.
"Harapan saya beberapa fakultas dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan bobotnya terutama pada prodi yang lebih fokus pada praktik," jelas Japa.
Tanggapan dari Mahasiswa Semester 3
Ada pula Venia, mahasiswa semester 3 dari prodi kriya tekstil. Ia pro dengan kebijakan ini meski belum memiliki bayangan tentang skripsi.
"Saya sebenarnya belum matang tentang skripsi, tetapi saya setuju dengan kebijakan ini" jelasnya.
"Prodi saya tidak hanya mengenai teori tetapi terdapat praktik studio, sehingga ada relevansinya dengan kebijakan ini," imbuh Venia.
Tak berhenti pada ketentuan mahasiswa tidak wajib skripsi. Venia berharap ada kebijakan lain lagi yang lebih baik lagi ke depannya.
"Harapannya agar mungkin kedepannya ada kebijakan yang lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan belajar" jelasnya.
Respons dari Maba UNS
Sama halnya dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, kalimat setuju juga diungkapkan oleh Patrick, peserta didik semester 1 dari prodi bisnis digital. Ia mengaku kebijakan Nadiem dirasa cukup baik bagi mahasiswa.
"Awalnya cukup kaget saat mengetahui berita tersebut dari medsos. Saya rasa skripsi yang digantikan dengan tugas proyek itu cukup baik untuk menjadi standar kelulusan," jelasnya.
Patrick mengatakan kebijakan mahasiswa tidak wajib skripsi relevan dengan jurusan atau prodinya yang berbasis pada tugas proyek. Menurutnya aturan tersebut dapat membantu mahasiswa meraih kelulusan tanpa terbebani dengan skripsi.
"Semoga kebijakan baru ini membantu mahasiswa bisa lulus tanpa terbebani dengan skripsi untuk melanjutkan kariernya," ungkapnya.
Aturan mahasiswa bebas skripsi di UNS pada dasarnya sudah diterapkan sebelum turunnya Permendikbudristek Nomor 53/2023. Hal ini diungkapkan oleh Rektor UNS, Jamal Wiwoho bahwa sejumlah prodi sudah menerapkan kebijakan tersebut.
"Kami terus terang ada yang tidak mewajibkan skripsi, tetapi dengan adanya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, kami harus menata ulang, utamanya di bagian akademik kami, gimana rekan-rekan, utamanya LPPMP (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) yang menjamin mutu pendidikan, sehingga betul-betul bisa diimplementasikan," terang Jamal kepada detikEdu, ditulis Rabu (30/8/2023).
(nah/nah)
