Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima Wakil Gubernur Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, Dal Hee Lee di Jakarta. Pertemuan ini membahas kerja sama pertukaran mahasiswa Indonesia dan Korea Selatan (Korsel).
Diketahui lewat kerja sama tersebut nantinya mahasiswa UNPERBA akan diberangkatkan ke lebih dari 40 kampus di Gyeongsangbuk-do melalui Yayasan Ali Network Indonesia. Selain pertukaran pelajar, kolaborasi ini juga akan dilakukan dalam pengembangan teknologi pertanian dan teknologi informasi.
"Setelah sukses melakukan kerja sama sister province dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2003, pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-do juga terbuka untuk melakukan kerja sama sister city antara berbagai kota yang terdapat di Provinsi Gyeongsangbuk-d dengan berbagai kabupaten/kota di Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Potensi terbesarnya yakni dengan Kabupaten Purbalingga, tempat UNPERBA berada sekaligus tempat berbagai perusahaan Korea beroperasi. Kerja sama sister city tersebut sangat bermanfaat dalam pengembangan ekonomi desa, pengembangan pertanian desa, hingga pengembangan sumber daya manusia desa," lanjut Bamsoet.
Di sisi lain, Ketua DPR RI ke-20 ini mengapresiasi salah satu perusahaan Korea Selatan asal Gyeongsangbuk-do, SK Plasma. Diketahui perusahaan tersebut telah menjalin sinergi dengan PT Binabakti Niagaperkasa Indonesia untuk mendirikan pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia.
"Peluang investasi Korea Selatan di Indonesia sangat terbuka lebar di berbagai sektor. Khususnya di sektor hilirisasi energi dan sumberdaya mineral. Mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah. Terdiri dari nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia serta tembaga terbesar ketujuh dunia," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menyebut pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia. Antara lain melalui pembenahan regulasi, serta penyederhanaan izin usaha. Selain itu juga dengan mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang bertujuan membangun kepercayaan investor, serta meningkatkan dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Sejak Agustus 2021 pemerintah Indonesia juga telah membangun sistem Online Single Submission Risk Based Approach, sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tujuannya meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Karena itu, perusahaan-perusahaan Korsel tidak perlu khawatir dengan melakukan investasi di Indonesia," pungkas Bamsoet.
(fhs/ega)