.webp)
Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Andalas (Unand) ganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) secara resmi, Kamis (14/7/2022) di Gedung Convention Hall Kampus Unand Limau Manis Padang.
Dikutip dari situs resmi kampus, Dekan FEB Unand Dr. Efa Yonnedi, Ak, CA mengatakan, ada beberapa pertimbangan pada perubahan nama yang dilakukan, seperti mendukung internasionalisasi FEB.
Pengembangannya ke depan dalam rangka internasionalisasi, sambungnya, yakni melalui akreditasi internasional FIBAA. Karena itu, butuh penamaan fakultas dan program studi (prodi) yang berstandar internasional sehingga dapat mensejajarkan fakultas ini dengan FEB di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil audit mutu eksternal AUN-QA tahun 2020 terhadap prodi Sarjana Ekonomi dan Sarjana Manajemen mempertanyakan gelar lulusan prodi Sarjana Manajemen yang waktu itu Bachelor of Economics (SE) terasa janggal karena management dan economics adalah dua field of study yang berbeda," kata Efa.
Ia menjelaskan, Keputusan Dirjen Dikti Tahun 2020 tentang perbedaan kedua rumpun ilmu tersebut juga menjadi landasan kuat untuk mengubah FE ke FEB.
Sebagai informasi, FEB diadopsi sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Adopsi nomenklatur baru ini juga memungkinkan siswa tidak terkendala dalam mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berada di luar perguruan tinggi selama tiga semester.
3 Prodi Baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand
Efa memaparkan, Unand akan membuka 3 prodi baru, yaitu S1 Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 Entrepreneurship, dan S3 Akuntansi. Persiapan pembukaan Prodi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam ditargetkan rampung ketika tahun ajaran 2022-2023 selesai.
"Pembukaan ketiga prodi ini diharapkan dapat membuka akses lebih banyak kepada putra-putri terbaik mengenyam pendidikan tinggi," kata Dekan FEB tersebut.
Rektor Unand Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pembukaan prodi baru FEB tersebut jadi otorisasi perguruan tinggi setelah berubah menjadi perguruan tinggi badan hukum.
Yuliandri meyakini, momentum perubahan nama ini tidak hanya sekadar peluncuran, tetapi juga sebagai peluang dan penngembangan prodi.
"Prinsip dalam membuka prodi baru, sebelum menerima mahasiswa baru, harus ada akreditasi minimal yang dipersyaratkan dan diberikan oleh lembaga akreditasi tertentu baik BAN-PT maupun LAN," kata Prof. Yuliandri.
(twu/twu)
