.webp)
Salah satu program Merdeka Belajar Kemendikbudristek adalah menjalankan link and match. Link and match pendidikan vokasi adalah meningkatkan pendidikan diploma tiga menjadi sarjana terapan. Selain itu yaitu mengadakan program fast track.
"Program ini periode waktu lulusnya lebih cepat yaitu hanya 3 semester. Praktek magang yang dilakukan oleh mahasiswa juga merupakan kurikulum," Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Ditjen Pendidikan Vokasi Henri Tambunan dikutip dari Silahturahmi Merdeka Belajar Kemdikbudristek di Youtube, Kamis (19/5/2022).
Henri menyebut ini menjadi tugas bersama perguruan tinggi dan mitra industri untuk menyusun kurikulum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Competitive fund memberikan bantuan dana untuk peningkatan program diploma tiga dan mendukung program diploma dua fast track," ujar Henri.
Melihat fenomena di lapangan Direktur Politeknik Negeri Madiun (PNM) Muhamad Fajar Subkhan menyebut lulusan D2 masih sedikit dan hanya mencapai 0,05 persen yang kurang dari satu persen. Sehingga tenaga operator di Indonesia juga masih sedikit.
"Saat ini jumlah lulusan sarjana terapan jumlahnya juga tidak seimbang. Banyak pekerjaan yang harusnya diisi sarjana terapan diisi jenjang lain," papar Fajar.
PNM sendiri juga merupakan penerima competitive fund. Fast track sendiri melakukan pembelajaran di kelas hanya 2 semester. "Dengan syarat harus ada sinergi antara dunia SMK dan industri. Mitra SMK harus duduk bersama dengan politeknik," ujar Fajar.
Penerapan fast track juga diimplementasikan di SMK PGRI Mejayan dengan menggunakan pola skill passport.
"Ketika yang reguler biasa masuk jam 7 pulang jam 1 kami biasa masuk jam 7 pulang jam 4. Dengan begitu anak akan bekerja bersungguh-sungguh," ujar Kepala SMK PGRI Mejayan Sampun Hadam.
Menurutnya dengan ada D2 fast track dapat meningkatkan kesempatan lulusan SMK untuk melanjutkan kuliah.
"Banyak anak SMK ini ekonomi lemah jadi UKT harus terjangkau. D2 fast track harus memberi kepastian kerja. Kami harus memberikan mindset agar anak itu tidak harus bekerja di industri," ujar Sampun.
(atj/pal)
