Permendikbudristek PPKS Dianggap Legalkan Zina, Ini Kata Dirjen Dikti

Kristina - detikEdu
Senin, 08 Nov 2021 15:50 WIB
Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam
Foto: Siti Fatimah
Jakarta -

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi masih menuai kontroversi. Beberapa pihak beranggapan bahwa Permendikbudristek tersebut melegalkan praktik perzinahan di lingkungan kampus.

Mengenai hal itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, menampik adanya pelegalan zina dalam Permendikbudristek ini. Ia mengatakan anggapan tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang.

"Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinahan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah 'pencegahan', bukan 'pelegalan'," ucap Nizam dalam keterangan yang diterima detikEdu, Senin (8/11/2021).

Menurut Nizam, fokus Permendikbudristek PPKS yang berisi 58 pasal ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan seksual. Menurutnya, kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi menjadi kewenangan Kemendikbudristek, sebagaimana ruang lingkup dan substansi yang tertuang dalam Permendikbudristek tentang PPKS ini.

"Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual. Sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual," tegasnya.

Kehadiran Permendikbud ini dilatarbelakangi oleh laporan dari beberapa organisasi dan perwakilan mahasiswa terkait keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.

"Kebanyakan dari mereka takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan," ujarnya.

Lebih lanjut Nizam menjelaskan bahwa Permendikbudristek PPKS dirancang untuk membantu pimpinan perguruan tinggi dan segenap warga kampusnya dalam meningkatkan keamanan lingkungan mereka dari kekerasan seksual.

Peraturan ini juga bertujuan untuk menguatkan korban kekerasan seksual yang masuk dalam ruang lingkup dan sasaran Permen PPKS dan mempertajam literasi masyarakat umum akan batas-batas etis berperilaku di lingkungan perguruan tinggi Indonesia, serta konsekuensi hukumnya.

"Moral dan akhlak mulia menjadi tujuan utama pendidikan kita sebagaimana tertuang dalam UUD, UU 20/2003, UU 12/2012, dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk Permendikbud No 3/2020 ttg standar nasional pendidikan tinggi," terang Nizam.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, berbagai perguruan tinggi menyambut baik aturan yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021 tersebut. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Basuki Rekso Wibowo mendukung dengan ditetapkannya Permendikbudristek ini.

"Dengan telah ditetapkan serta terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, maka secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal menindak pelaku kekerasan seksual," ujarnya.

Selain itu, sejumlah universitas pun mulai membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di antaranya Universitas Khairun di Maluku Utara dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang merupakan perguruan tinggi Islam.



Simak Video "RUU TPKS Atur Dana Pemulihan Untuk Korban Kekerasan Seksual"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia