Digugat Mahasiswa, PKN STAN: 67 Orang Tidak Lulus karena Nilai

Foto: istimewa/Digugat Mahasiswa, PKN STAN: 67 Orang Tidak Lulus karena Nilai

Jakarta -

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN digugat oleh 19 mahasiswa yang telah dikeluarkan atau drop out (DO) ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa ada ketidakadilan atas pengeluaran ke 68 mahasiswa.

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan PKN STAN Denny Handoyo menjelaskan bahwa yang jumlah mahasiswa yang dikeluarkan selama pandemi hanya mencapai 67 orang. Mereka diketahui dikeluarkan karena tak memenuhi standar nilai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang tidak lulus karena nilai 67 orang," ungkap dia ketika dihubungi detikEdu, Rabu (16/6/2021).

Adapun, Denny merinci sebanyak 57 orang memiliki IPK di bawah 2,75 dan 10 orang lainnya mendapatkan nilai D dalam salah satu mata kuliah.

"57 orang karena IP < 2,75, 10 orang karena MKB (matakuliah keahlian berkarya)nya dapat D," sambung Denny.

Denny menegaskan PKN STAN pada dasarnya telah melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pihaknya akan mempelajari gugatan lebih lanjut dan mengikuti proses yang berlaku.

"Kami sampaikan bahwa PKN STAN telah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kami akan mempelajari pokok gugatan terlebih dahulu dan mengikuti proses dan ketentuan yang berlaku di pengadilan," terangnya.

Sebagai informasi, dalam aturan PKN STAN yang tertuang dalam PER-3/PKN/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PKN STAN pasal 44 dijelaskan bahwa setiap mahasiswa dengan nilai IPK di bawah 2,75 akan dikeluarkan atau DO.

Sementara itu, Salah satu perwakilan mahasiswa yang menggugat bernama Bernika Putri Ayu Situmorang menjelaskan bahwa ketidakadilan tersebut dinilai karena tidak adanya kompromi terhadap metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi. Padahal, PJJ membuat dirinya kesulitan mengikuti perkuliahan.

"Kami merasa bahwa proses PJJ mempersulit pembelajaran, dan kami memohon agar STAN bisa memberikan kebijakan khusus kepada mahasiswa selama penerapan PJJ," ujar Putri dalam keterangannya, Selasa (15/6) seperti dikutip dari CNN Indonesia.