MPR Desak Revisi Aturan Terkait Pancasila yang Hilang dari Standar Nasional Pendidikan

Puti Yasmin - detikEdu
Jumat, 16 Apr 2021 13:31 WIB
Ahmad Basarah
Foto: MPR/MPR Desak Revisi Aturan Terkait Pancasila yang Hilang dari Standar Nasional Pendidikan
Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal itu karena pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan dari standar tersebut.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan bahwa penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib menjadi preseden buruk. Sehingga hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi.

"Seharusnya ini tidak boleh terjadi, padahal sejak awal pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan Negara" terang dia dalam siaran pers yang diterima detikEdu, Jumat (16/4/2021).

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tim penyusun kebijakan bidang pendidikan yang tidak melihat pentingnya pelajaran Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan. Sebab, Pancasila merupakan ideologi negara yang harus dijaga setiap generasi.

"Aparatur Negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa", tegas dia.

Ahmad mengungkapkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan berat terkait Ideologi transnasional, seperti komunisme ekstrimisme, khilafah, liberalisme dan lainnya. Sehingga, pelajaran Pancasila perlu ada sebagai benteng pertahanan.

Sebab berdasarkan survei, bila tidak ada pelajaran Pancasila, hal ini bisa menurunkan pengetahuan dan keyakinan para pelajar, serta mahasiswa di Indonesia.

"Berbagai survei menunjukkan merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila, ini tentu menjadi kekhawatiran jika dihilangkan," jelas Ahmad.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak perlu diubah secara diam-diam, terhadap isi UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasalnya, perubahan sudah jelas bertentangan dengan norma.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Hariyono mengaku kecewa dengan hilangnya pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah. Padahal, kata dia, masyarakat cukup antusias dan banyak memperjuangkan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

"Heran kenapa ditengah-tengah pemerintah dan legislatif berusaha memasukan kembali, tetapi justru muncul PP ini", ujarnya.

Ia mengatakan aturan tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik, apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya. Hariyanto pun mendesak Kemdikbud menyampaikan secara jelas terkait aturan tersebut.

"Saya meminta kepada kemendikbud untuk menyampaikan secara eksplisit dalam PP tersebut," harap Hariyanto.

Simak Video "Kemendagri: Tanpa Ideologi Pancasila Negara Bisa Bubar"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia