Pancasila Tak Masuk Standar Nasional Pendidikan, Ini Kata BPIP

Tim detikcom - detikEdu
Jumat, 16 Apr 2021 06:17 WIB
Simbol Pancasila
Baik pelajaran maupun mata kuliah Pancasila tak masuk dalam PP Standar Nasional Pendidikan (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan akhir Maret 2021 lalu. PP ini mengatur beberapa hal terkait pendidikan termasuk kurikulum. Hanya saja Pancasila tak ada dalam mata kuliah atau pelajaran pada jenjang sekolah dasar dan menengah yang diwajibkan dalam kurikulum.

Soal kurikulum ini diatur mulai pasal 35 sampai pasal 40 dalam PP yang diberi nomor 57 Tahun 2021 itu. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah misalnya diwajibkan memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal.

Sementara untuk kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3 yang menyebutkan, "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa."

Soal kurikulum pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 UU Pendidikan Tinggi menyebutkan, "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia."

Plt. Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Hendarman mengatakan PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan mandat dan turunan dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas," ujar Hendarman dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Terkait kurikulum pendidikan tinggi dalam UU Sisdiknas tercantum dalam pasal 37 ayat 2. Disebutkan dalam UU tersebut kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah diatur dalam pasal 1.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan PP Standar Nasional Pendidikan masih kurang optimal dalam membangun karakter bangsa. Pasalnya PP itu secara subtansial tidak secara khusus menyebut Pendidikan Moral Pancasila dalam mata pelajaran dan mata kuliah wajib.

"Pelajaran ini harus menjadi materi tersendiri bukan digabung digabung dengan kewarganegaraan karena substansi berbeda. Pancasila harus pelajaran wajib karena sangat penting bagi bangsa ini menjaga roh kemajemukan dan nilai nilai keutamaan dalam menjaga keutuhan bangsa," ujarnya Kamis (15/4/2021)

Benny menyatakan perlu segera didorong revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib yang diajarkan kembali dari PAUD sampai perguruan tinggi.

Kemendikbud telah menegaskan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas maupun PP Standar Nasional Pendidikan.

"Sehingga kembali kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi," ujar Hendarman. (pal/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia