.webp)
Pakar sekaligus dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Rafi Aufa Mawardi beri tanggapan terkait SD di Kabupaten Demak Jawa Tengah yang kekurangan murid baru. Ia menilai fenomena ini menyimpan persoalan sosiologis yang mendalam.
Persoalan sosiologis yang dimaksud Rafi berkaitan dengan peta dinamika pendidikan di Indonesia saat ini. Kejadian ini menurutnya menjadi sebuah tanda bila paradigma dan orientasi orang tua terhadap institusi sekolah telah berubah.
Pada masa lalu, orang tua berfokus pada aksesibilitas agar anak dapat bersekolah. Tapi kini, orang tua juga memperhatikan kualitas pendidikan, lingkungan sosial, penanaman nilai moralitas, dan reputasi sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu intinya anaknya bisa sekolah, tetapi hari ini adalah bagaimana anaknya dapat sekolah secara berkualitas," tuturnya dikutip dari laman Unair, Selasa (28/7/2026).
Saat ini, sekolah negeri tak jadi satu-satunya tujuan dan pilihan orang tua. Rafi melihat sekolah swasta berbasis agama seperti SDIT dan Madrasah jadi magnet tersendiri karena menawarkan penguatan nilai moralitas sejak usia dini.
"Orang tua tidak hanya melihat akses, tetapi juga melihat aspek-aspek yang lebih fundamental. Hal itu terkait lingkungan sosial sekolahnya, nilai-nilai moralitas, dan reputasi sekolah," sebut Rafi lagi.
Pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah berbayar dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Investasi ini mengintegrasikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan nilai moralitas agama.
"Di sekolah-sekolah yang mungkin berbayar lebih mahal dilihat sebagai social investment jangka panjang yang mengintegrasikan nilai-nilai moralitas agama, modal-modal ekonomi, modal sosial, maupun modal budaya," sambungnya.
Wacana Merger Sekolah
Kondisi kelas yang hanya berisi tiga siswa seperti SDN di Demak Jateng menurut Rafi bukanlah kondisi ideal. Jumlah siswa yang sedikit memang memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih fokus dan interpersonal.
Namun, kondisi itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi murid. Keterbatasan jumlah murid akan mengurangi variasi pertemanan dan interaksi sosial anak.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut salah satu upaya untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan melakukan merger atau penggabungan sekolah. Terkait wacana ini, Rafi mengingatkan agar merger tidak hanya dilakukan karena pertimbangan efisiensi ekonomi semata.
"Merger itu efisien dalam konteks institusi ekonomi seperti perusahaan, tetapi sekolah tidak dapat terreplikasi secara sistemik seperti institusi ekonomi. Jika pemerintah ingin melakukan merger, perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terkait akses, transportasi, dan dampaknya terhadap identitas komunitas," tegasnya.
Sistem Zonasi Kurang Efektif?
Selain faktor pergeseran nilai di masyarakat, Rafi ikut menyoroti efektivitas implementasi sistem zonasi dan dinamika kependudukan. Sistem zonasi atau kini domisili pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan akses dan mereduksi perbedaan sekolah favorit.
Meski begitu, tak bisa dipungkiri bila dalam praktiknya sering timbul kendala teknis. Salah satu kendala yang dimaksudnya berkaitan dengan ketidakseimbangan proporsi jumlah sekolah dengan populasi usia sekolah di suatu wilayah.
Hal ini semakin parah karena penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran dan demografi menyebabkan wilayah itu tidak memiliki anak usia SD, akibatnya sistem tersebut akhirnya menjadi perangkap.
"Ketika ada penurunan angka kelahiran dan demografi di situ tidak ada anak usia SD, zonasi pada akhirnya menjadi perangkap. Hal itu membuat sekolah semakin sedikit diminati karena gagal membaca korelasi antara jumlah sekolah dan jumlah siswanya," tandasnya.
