.webp)
Pemerintah telah menetapkan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Salah satunya menetapkan kebijakan fiskal 2027 yang difokuskan pada Program Prioritas Nasional (PPN).
Ada sebanyak 8 PPN yang jadi fokus pemerintah. Salah satunya bidang pendidikan.
"Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan," ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (10/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
8 Program Prioritas Nasional 2027
Delapan bidang yang masuk PPN 2027 yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Ada juga beberapa program pendukung lainnya yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Purbaya juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik. Juga, sekaligus membantu swasta dalam mengakselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.
Sementara, beberapa waktu lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo sempat menyebut masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Pendidikan berkualitas dapat tercipta apabila guru-gurunya juga berkualitas.
Dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tahun anggaran 2027 yang disiarkan melalui YouTube DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo mengatakan perbaikan kondisi kehidupan guru akan menjadi prioritas ke depannya.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," ujarnya.
Melalui kesempatan yang sama, Prabowo juga memperlihatkan data neraca ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir. Disebutkan total keuntungan dagang Indonesia dalam 22 tahun terakhir sebesar USD 436 miliar, tetapi arus dana yang keluar USD 343 miliar.
Kondisi itersebut dikatakan sebagai "net outflow", artinya terdapat selisih negatif di antara arus dana masuk dan arus dana keluar. Menurut Prabowo, Indonesia semestinya tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi, tetapi kondisi lapangan berkata lain.
"Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar," terangnya.
Berdasarkan data tersebut, Prabowo mengatakan selama 22 tahun, kekayaan Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar atau hasilnya tersisa 93 miliar dollar. Hal ini menurutnya sebagai penyebab gaji guru menjadi kecil.
"Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," ujar Prabowo.
Jika ditarik hingga 1991, Prabowo memaparkan selama 34 tahun terakhir terjadi export under-invoicing. Export under-invoicing adalah proses penipuan atau fraud, di mana pengusaha tidak melaporkan jual-beli secara jujur.
"Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan," sebutnya.
(cyu/nah)
