Pernyataan Sikap Universitas Alma Ata soal Dinamika Geopolitik Global-MBG

Civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional dan global yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi dalam merespons dinamika geopolitik dunia serta kebijakan publik nasional.

Melalui pernyataan tersebut, UAA mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam isu diplomasi internasional, ekonomi nasional, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan kritis yang konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa dan kemanusiaan.

"Dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujar Prof. Hamam Hadi dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Hamam Hadi di kampus Universitas Alma Ata pada Jumat (6/3/2026).

Pernyataan sikap tersebut juga merujuk pada amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, serta komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Mendorong Sikap Tegas Indonesia terhadap Konflik Timur Tengah

Dalam pernyataannya, civitas akademika Universitas Alma Ata mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap tegas dalam mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.

Menurut UAA, eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global dan meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas.

"Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil," kata Prof. Hamam Hadi.

Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Selain isu geopolitik global, Universitas Alma Ata juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Menurut civitas akademika UAA, evaluasi tersebut penting dilakukan agar setiap bentuk kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi dasar diplomasi Indonesia.

Universitas Alma Ata menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik tertentu yang berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tinjau Kembali Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Serikat

Dalam pernyataan tersebut, Universitas Alma Ata juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Civitas akademika UAA menilai bahwa substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.

"Kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang," ungkap Prof. Hamam Hadi.

Ia menambahkan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga, namun harus dilandasi prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Universitas Alma Ata juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah. Evaluasi tersebut, menurut civitas akademika UAA, penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi anggaran negara, dan tata kelola yang kredibel.

Dalam usulannya, UAA mendorong penyempurnaan program MBG melalui pendekatan model hybrid. Model ini memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang secara ilmiah terbukti berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak.

Di sisi lain, program makan bergizi tetap diberikan kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu guna mendukung konsentrasi belajar sekaligus mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan.

Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran dan efisien serta meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Dorongan Penguatan Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Selain isu global dan kebijakan sosial, Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Menurut UAA, koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan KDMP dinilai penting untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.

Civitas akademika Universitas Alma Ata menekankan bahwa pengembangan koperasi desa harus benar-benar berlandaskan prinsip 'dari, oleh, dan untuk rakyat', sehingga manfaat ekonominya kembali kepada anggota dan komunitas desa. Prinsip ini penting untuk memastikan KDMP tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Untuk itu, civitas akademika UAA menuturkan pemerintah perlu memperkuat tata kelola koperasi yang sederhana namun akuntabel, meningkatkan kapasitas manajemen, serta memastikan transparansi pengelolaan dan dukungan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Hal ini sebagaimana praktik koperasi yang berhasil di berbagai negara yang bertumpu pada partisipasi anggota dan tata kelola yang baik.

Komitmen Perguruan Tinggi dalam Menjaga Nilai Kebangsaan

Rektor Universitas Alma Ata menegaskan pernyataan sikap ini merupakan bentuk kontribusi civitas akademika dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan.

"Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan," pungkasnya.