.webp)
Tokyo merupakan salah satu Prefektur (setingkat provinsi) di Jepang dengan jumlah penduduk 9 juta jiwa. Pada session-session tertentu jumlah penduduk akan meningkat bersamaan dengan musim liburan. Walaupun banyak ditempati oleh penduduk dan wisatawan, kota sangat tertata dan bersih. Menyusuri pusat-pusat kota seperti Shibuya, Shijnuku, Ginza, dan pusat kota Tokyo lainnya, kita disuguhi dengan kebersihan kota dan manajemen sampah yang baik. Masyarakat dan wisatawan seperti didorong secara alamiah untuk menjadi bagian dari ekosistem dalam pengelolaan sampah yang teratur dan sistematis.
Evolusi pengelolaan sampah di Jepang, termasuk kepedulian masyarakatnya terhadap pengelolaan sampah diawali dari meningkatnya jumlah sampah perkotaan yang signifikan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di periode tahun 1960an. Pada saat itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) penuh karena sampah yang ada tidak diolah sehingga TPA cepat penuh, di sisi lain lahan untuk TPA semakin terbatas. Kondisi tersebut, kurang lebih sama dengan kondisi kota-kota besar di Indonesia saat ini, dimana TPA banyak yang over capacity.
Berangkat dari kondisi tersebut, pada tahun 1971, muncul gerakan Waste War atau Perang Terhadap Sampah dari Pemerintah Prefektur Tokyo yang dipimpin langsung oleh Gubernur Tokyo saat itu. Sebuah gerakan perang terhadap sampah dengan meningkatkan metode pengelolaan sampah agar sampah dapat di reduksi secara signifikan di TPA melalui metode insenerator dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah sejak dini. Hasilnya, tingkat reduksi pada proses pengelolaan sampah di Prefektur Tokyo saat ini berkisar antara 90%-95%. Artinya dari 100 ton sampah yang dihasilkan hanya tersisa 5 ton setelah melalui tahapan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunci reduksi sampah yang tinggi adalah pemilahan sampah di tingkat rumah hingga tempat pengolahan sampah. Kesadaran tinggi pemilahan sampah di Prefektur Tokyo diawali dengan masuknya kesadaran lingkungan ke dalam kurikulum SD sejak kelas 4 yang secara konsisten diterapkan sejak inisiasi waste war. Indonesia sendiri, berencana memasukan pendidikan lingkungan kedalam kurikulum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada Puncak Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta 28 November 2025. Semoga intruksi presiden tersebut dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah di Indonesia.
Pemerintah Kota di bawah Prefektur mempunyai pusat pendidikan lingkungan yang mudah di jangkau oleh masyarakat, salah satunya Ozenji Eco-Gurashi Kankyo Kan yang berada di Kota Kawasaki. Pusat pendidikan tersebut digunakan untuk anak-anak sekolah belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah. Pusat pendidikan tersebut berada dalam satu komplek dengan insenerator dan fasilitas pemandian air panas yang bersumber dari insenerator sehingga anak-anak dapat melihat pengelolaan sampahnya dilakukan dengan baik.
Cerobong dari insenerator tersebut tidak menimbulkan asap dan minim polutan sehingga masyarakat bisa dengan nyaman tinggal di sekelilingnya. Hal ini penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa Pemerintahnya mengelola sampah dengan ramah lingkungan.
 Penulis di depan Waste to Energy Hikarigaoka Incineration Plant yang bersih dan ramah lingkungan Foto: (Dokumentasi pribadi Yuki MA Wardhana) |
Agar sampah dikelola dengan baik, maka sampah harus dipilah sesuai spesikasi teknologi pengelolaan sampahnya. Pada pengelolaan sampah di Prefektur Tokyo, sampah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama sampah yang dapat dibakar atau combustable waste, metode pengelolaan sampahnya menggunakan insenerator ramah lingkungan.
Kedua, sampah yang tidak dapat dibakar atau incombustable waste seperti alat elektronik dan barang dari logam, pengolahannya melalui Incombustible Waste Processing Center. Ketiga, sampah besar seperti bekas lemari dan kasur yang dikelola dengan Pulverization Processing Plant for Large Size Waste.
Hasilnya, sampah tereduksi hingga 95% dan hanya 5% di TPA. Kondisi tersebut membawa manfaat pada umur teknis TPA yang panjang sehingga cocok untuk kota-kota besar dengan volume sampah tinggi seperti Jakarta.
Pengelolaan sampah yang besar dan efisien tentunya akan membawa dampak pada pembiayaan yang besar. Biaya pengelolaan sampah di kota-kota di bawah Prefektur Tokyo menggunakan skema blended finance, yaitu bersumber dari Prefektur, Kab/Kota, Obligasi dan pajak yang dibayarkan masyarakat. Blended finance dipilih karena biaya investasi pengelolaan sampah sangat besar. Sedangkan untuk operasional pengelolaan sampahnya menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).
Terdapat beberapa kunci yang dapat diambil dari pembelajaran pengelolaan sampah di Prefektur Tokyo. Pertama, pengelolaan sampah bukan bersifat parsial tapi terintrgrasi sebagai satu kesatuan sebagai ekosistem. Kedua, biaya investasi pengelolaan dan pengolahan sampah sangat besar sehingga blended finance antara Pemerintah pusat, provinsi, kota, pelaku usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Ketiga, pentingnya pendidikan usia dini terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah. Keempat, reduksi sampah dari pengolahan sampah sangat ditentukan oleh pemilhan sampah.
Provinsi dan kota-kota besar di Indonesia dapat belajar Prefektur Tokyo dalam mengelola sampah dengan jumlah penduduk dan pendatang yang besar. Kota yang bersih dan tertata akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta membuat masyarakat dan pendatang nyaman untuk beraktifitas. Indonesia memiliki produk pengolahan sampah yang lebih bervariasi.
Berdasarkan hasil kajian IIGF Institute tahun 2024, setidaknya ada 5 produk olahan sampah yang dapat dikembangkan Indonesia berdasarkan tipologi jenis sampahnya, yaitu termal untuk listrik, RDF (Refuse-Derived Fuel, bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat), biogas,dan kompos. Penentuan produk olahan sampah tersebut, tergantung dari kapasitas fiskal dan offtaker dari produk tersebut.
Saat ini, merupakan momen yang tepat untuk turning point dari pengelolaan sampah di Indonesia karena beberapa kota besar sudah darurat sampah dan terdapat komitmen Presiden untuk memasukan pendidikan lingkungan di sekolah serta memanfaatkan sampah menjadi waste to energy atau derrivative product lainnya dari sampah.
*)Dr Yuki MA Wardhana
Knowledge and Research Advisor IIGF Institute dan Dosen dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI/ kini SPPB (Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan)) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan limbah sampah plastik.
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis berdasarkan studi pengolahan sampah di Prefektur Tokyo pada 8-12 Desember 2025, dan bukan pendapat redaksi detikcom.
(nwk/nwk)
