.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan US$6,8 miliar (sekitar Rp 110 triliun berdasarkan kurs 4 Juli 2025-red) untuk program-program sekolah. Program itu adalah untuk pelatihan guru hingga siswa migran.
Dilansir dari Education Week pada Senin (30/6/2025) lalu dikutip Jumat (4/7/2025) Departemen Pendidikan memberi tahu negara bagian melalui kepala dinas pendidikan negara bagian bahwa lembaga tersebut tidak akan mengirimkan uang kepada negara bagian per 1 Juli 2025 dari 5 program berikut:
- Pendidikan migran ($375 juta setara Rp 6 triliun)
- Pengembangan profesional ($2,2 miliar setara Rp 35,6 triliun)
- Layanan pembelajar bahasa Inggris ($890 juta setara Rp 14,4 triliun)
- Pengayaan akademis ($1,3 miliar setara Rp 21 triliun)
- Program sebelum dan sesudah sekolah ($1,4 miliar setara Rp22,6 triliun).
Ribuan distrik sekolah dan puluhan negara bagian yang telah mengandalkan dana tersebut untuk menutupi gaji staf, kontrak vendor, materi kurikulum, perangkat teknologi, dan prioritas lainnya sekarang harus mempertimbangkan untuk memangkas layanan siswa-termasuk beberapa yang diamanatkan oleh undang-undang federal-atau memanfaatkan sumber pendanaan lain jika uang federal tidak cair tepat waktu atau tidak cair sama sekali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setiap tahun pada 1 Juli, menurut undang-undang, negara bagian menerima sebagian besar uang pendidikan federal yang dialokasikan Kongres untuk tahun ajaran K-12 (Kurikulum 12 tahun) mendatang. Alokasi tahun ini seharusnya hampir sama dengan tahun lalu, setelah Kongres mengeluarkan resolusi berkelanjutan pada Maret 2025 lalu yang memperpanjang tingkat pendanaan tahun sebelumnya di seluruh pemerintah.
"Keputusan belum dibuat mengenai pengajuan dan penghargaan untuk tahun akademik mendatang," demikian bunyi email tersebut.
"Karenanya, Departemen tidak akan menerbitkan Pemberitahuan Pemberian Hibah yang mewajibkan dana untuk program-program ini pada tanggal 1 Juli sebelum menyelesaikan peninjauan tersebut," lanjut email itu.
Gedung Putih pada Mei 2025 lalu mengusulkan anggaran federal 2026 yang akan menghapus kelima aliran dana pendidikan tersebut, tetapi Kongres belum menindaklanjuti usulan tersebut. Pada dasarnya langkah ini mencerminkan pemerintahan Trump yang memajukan prioritas anggarannya setahun lebih awal, sebelum Kongres mempertimbangkannya.
Dalam email terpisah, Departemen Pendidikan memberi tahu staf Kongres bahwa mereka menahan dana dari semua program yang tercantum di atas, serta hibah untuk pendidikan dasar dan literasi orang dewasa ($729 juta secara nasional, setara Rp11,7 triliun). Pertanyaan tentang perubahan alokasi anggaran tersebut, kata surat itu, harus diajukan ke Kantor Manajemen dan Anggaran, bukan Departemen Pendidikan.
"Departemen saat ini merujuk semua pertanyaan dari DPR, negara bagian, dan pemangku kepentingan yang terkait dengan program ini kepada rekan-rekan Kantor Manajemen dan Anggaran kami," tulis Brandy Brown, wakil asisten sekretaris pendidikan K-12 di kantor legislasi dan urusan kongres Departemen Pendidikan.
Seperti halnya dengan usulan anggaran fiskal 2026, langkah pemerintahan Trump untuk menahan hampir $6,8 miliar tampaknya telah menyelamatkan dua aliran utama dana Departemen Pendidikan terbesar untuk sekolah K-12. Dua program yang diprioritaskan adalah untuk siswa berpenghasilan rendah ($18,4 miliar setara Rp297,8 triliun) dan Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas ($15,6 miliar setara Rp252,4 triliun).
Kebijakan ini direspons oleh Dewan Kepala Sekolah Negeri bahwa hal ini akan mengganggu pendanaan untuk menggaji staf kunci dalam tahun ajaran mendatang.
"Sekolah membutuhkan dana ini untuk mempekerjakan staf kunci dan mendidik siswa musim panas ini dan tahun ajaran mendatang," tulis Ketua Dewan Kepala Sekolah Negeri Carissa Moffat Miller.
Departemen Pendidikan pada Senin sore merujuk pertanyaan dari Education Week ke Kantor Manajemen dan Anggaran federal. Kantor Manajemen dan Anggaran Federal belum merespons pertanyaan yang dikirimkan.
Trump Akan Digugat Lagi?
Para kepala negara bagian dan organisasi advokasi membunyikan peringatan dalam surat-surat kepada Departemen Pendidikan dan Kongres dalam beberapa minggu terakhir setelah laporan federal rutin dengan alokasi dana untuk kelima program itu tidak pernah muncul. Program tersebut sendiri menghasilkan lebih dari 10% dari pengeluaran federal untuk sekolah K-12 di 33 negara bagian, menurut Learning Policy Institute.
Gugatan hukum kemungkinan akan menyusul, seperti yang telah terjadi pada perubahan pendanaan serupa yang diterapkan pemerintahan awal tahun ini.
Hukum federal melarang cabang eksekutif menahan dana yang dianggarkan oleh Kongres kecuali jika memberi anggota parlemen federal kesempatan untuk menyetujui atau menolak langkah tersebut dalam waktu 45 hari.
Konstitusi AS memberikan wewenang pengelolaan dana kepada Kongres, bukan presiden. Namun, pejabat tinggi pemerintahan Russell Vought, yang ditunjuk Trump untuk memimpin Kantor Manajemen dan Anggaran, mengatakan ia yakin pembatasan terhadap penyitaan dana tidak konstitusional. Di Capitol Hill pekan lalu Vought mengatakan, pemerintahan belum memutuskan apakah akan meminta izin Kongres untuk menyita dana pendidikan.
Sebelumnya Trump menerima gugatan Universitas Harvard di pengadilan federal Senin, 21 April 2025 waktu setempat. Kampus menuduh pemerintah Trump melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menghukum Harvard karena melindungi hak konstitusionalnya (hak warga yang dijamin negara) untuk menerima mahasiswa asing. Harvard menang melawan kebijakan Trump, yang melarang kampus tersebut menerima mahasiswa asing. Keputusan ini ditetapkan di Pengadilan Federal Boston pada Kamis, 29 Mei 2025.
(nwk/nah)
