.webp)
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mendeklarasikan darurat demografi nasional lantaran populasi negara tersebut yang terus menurun. Pihaknya berjanji akan melakukan segala upaya untuk mengatasi krisis angka kelahiran yang rendah di Korea Selatan.
"Mulai hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional," kata Yoon dalam Korea JoongAng Daily dikutip Kamis (20/6/2024).
Tingkat kesuburan total di Korea, atau jumlah rata-rata perkiraan kelahiran seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah sepanjang masa sebesar 0,76 pada kuartal pertama 2024. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebesar 1, 59.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka tersebut juga juga masih jauh dari angka yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk saat ini sebesar 51 juta jiwa. Angka kelahiran diperkirakan akan turun ke level terendah 0,68.
"Krisis populasi yang disebabkan oleh angka kelahiran yang sangat rendah di negara ini adalah yang paling mendasar dari berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat kita saat ini," kata Yoon.
Selama 16 tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan telah menghabiskan sekitar 280 triliun won untuk kebijakan angka kelahiran. Tak berbuah hasil, Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan sedang memecahkan rekor rendahnya angka kelahiran setiap tahunnya.
Sebab Angka Kelahiran Rendah
Yoon membeberkan masalah angka kelahiran yang rendah adalah masalah yang sulit. Menurutnya, masalah ini terkait dengan faktor sosial dan budaya di masyarakat.
Sebab angka kelahiran rendah antara lain tingginya konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Seoul, kebutuhan akan pembangunan regional yang seimbang, dan kesempatan kerja.
Gratiskan Sekolah dan Penitipan Anak
Yoon juga berjanji untuk meningkatkan penitipan anak dan memperluas program setelah sekolah di sekolah dasar. Hal ini termasuk menyediakan pendidikan dan penitipan anak gratis bagi anak-anak berusia tiga hingga lima tahun untuk memastikan bahwa semua siswa sekolah dasar di seluruh negeri memiliki akses terhadap apa yang disebut program Sekolah Neulbom. Program terpadu ini menggabungkan penitipan anak setelah sekolah dan pendidikan bagi siswa sebelum dan sesudah kelas.
Yoon berjanji untuk beralih ke sistem penitipan anak publik pada tahun 2027, di mana negara memikul "tanggung jawab penuh" atas penitipan anak hingga usia 11 tahun.
Tingkatkan Cuti Orang Tua
Pemerintah berupaya untuk memberikan lebih banyak cuti sebagai orang tua, termasuk bagi ayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat cuti ayah dari 6,8 persen saat ini menjadi 50 persen dalam masa jabatan lima tahun Yoon.
Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan pembayaran cuti orang tua menjadi 2,5 juta won per bulan selama tiga bulan pertama, untuk meringankan beban keuangan orang tua.
Pemerintah berencana untuk memperkenalkan sistem cuti orang tua yang baru selama dua minggu untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada orang tua untuk mengambil cuti penitipan anak dalam jangka waktu yang lebih singkat.
Perumahan Prioritaskan Keluarga dengan Bayi Baru Lahir
Alokasi perumahan akan memprioritaskan rumah tangga dengan bayi baru lahir. Pengantin baru diberikan akses yang lebih baik terhadap pinjaman berbunga rendah untuk membeli rumah.
Pemerintah juga akan mengalokasikan sekitar 120.000 rumah untuk rumah tangga yang memiliki bayi baru lahir dan menyediakan lebih banyak unit apartemen baru untuk pasangan pengantin baru.
(nir/nir)
