Gaji ASN PPPK Tidak Boleh Dipotong, Kemenag: Kinerja Dievaluasi Tiap Tahun

Gaji ASN PPPK Tidak Boleh Dipotong, Kemenag: Kinerja Dievaluasi Tiap Tahun

Fahri Zulfikar - detikEdu
Selasa, 11 Okt 2022 14:15 WIB
Nizar Ali menegaskan bahwa gaji PPPK tidak akan dipotong
Foto: Doc. Kemenag/Sekjen Kemenag dalam acara Diklat PPPK Kemenag Sulsel di Aula Syekh Yusuf Balai Diklat Keagamaan Makassar, Diklat PPPK Kemenag Sulsel di Aula Syekh Yusuf Balai Diklat Keagamaan Makassar, Senin (10/10/2022).
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) menyelenggarakan Diklat PPPK Kemenag Sulsel di Aula Syekh Yusuf Balai Diklat Keagamaan Makassar, Senin (10/10/2022) kemarin. Acara ini dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV, serta ratusan Peserta Diklat PPPK Kemenag.

Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemenag, Nizar Ali menegaskan bahwa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan disunat.

"Gaji ASN dengan Status PPPK tidak akan disunat. Bila menemukan atau mengalami hal tersebut, laporkan langsung, nanti saya akan beri tindakan tegas," tegasnya dikutip dari laman Kemenag, Selasa (11/10/2022).

Kontrak Kerja ASN PPPK Dievaluasi per Tahun

Meski tidak ada pemotongan gaji, Nizar mengingatkan bahwa ASN dengan Status PPPK setiap tahun akan dievaluasi kinerjanya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani.

Jika dinilai tidak memenuhi target, kontraknya bisa diputus. Sebaliknya, jika dinilai baik maka akan dilanjutkan kontraknya.

"Bila berkinerja baik, maka kontraknya dilanjutkan," ujarnya.

Menurut Sekjen Kemenag, PPPK sejak dinyatakan lolos harus melengkapi berkas administrasi, mengikuti diklat, serta wajib memiliki tiga unsur penting.

Ketiga unsur yang dimaksud yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang tertera pada SK masing masing.

"Hal itu disempurnakan dengan Semboyan ASN BerAKHLAK," jelas Nizar.

"BerAKHLAK" adalah semboyan dan pondasi baru bagi ASN di Indonesia. Istilah itu merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Jumlah ASN Kemenag di Sulsel

Dalam kesempatan ini, Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulsel, Khaeroni melaporkan bahwa ASN Kemenag Sulsel terdiri atas 11.501 PNS dan 2.248 PPPK.

Mereka tersebar di 108 satuan kerja, yaitu: Kanwil, 25 Kemenag Kabupaten/Kota, dan 83 madrasah.

Khaeroni juga memaparkan bahwa sampai 10 September 2022, ada 3.787 ASN Kanwil Kemenag Sulsel yang telah mengikuti kegiatan Penguatan Moderasi Beragama.

"Sebagian mengikuti kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama (8 jam pelajaran) dan sebagian ikut Orientasi Pelopor Moderasi Beragama (28 jam pelajaran)," ujarnya.

Adapun untuk tahun 2023, Kanwil akan menggelar ToT MB bekerja sama dengan Pusdiklat Kementerian Agama bagi pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Madya (51 JP) sesuai KMA 93/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

"Alhamdulillah, baru-baru ini kami telah menerima tim Itjen Kementerian Agama yang memantau pelaksanaan Moderasi Beragama di Sulawesi Selatan dan hasilnya sudah berjalan dengan baik," tutur Khaeroni.

Sebagai informasi, selain ada Pejabat Eselon III dan IV, serta Peserta Diklat, giat pembinaan ini juga dihadiri Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Syafii, Kakanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Juhrah, dan jajarannya, serta para Kakankemenag Kab./Kota se-Sulsel.



Simak Video "MenPAN-RB Segera Atur ASN-PPPK Tak Bisa Asal Pindah ke Jawa"
[Gambas:Video 20detik]
(faz/nwy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia