Waket MPR Tegaskan Sistem Pendidikan Harus Terapkan Inklusi-Kesetaraan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut pengaturan sistem pendidikan nasional harus berlandaskan amanat UUD 1945. Sehingga, prinsip inklusi dan kesetaraan dapat tertanam dalam pengembangan sektor pendidikan di tanah air.

"Pengaturan sistem pendidikan nasional harus menyeluruh agar prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam pengembangan pendidikan nasional dapat direalisasikan," ujar Lestari dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Hal tersebut ia ungkapkan saat membuka diskusi bertema 'Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/9). Hadir pula sebagai narasumber Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Anggiasari Puji Aryatie sebagai moderator diskusi, Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru dan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI Anindito Aditomo, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Ir. Panut Mulyono dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Prof. Mohammed Ali Berawi.

Selain itu, turut hadir Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Drs. Gufroni Sakaril dan Direktur Eksekutif Yayasan Sukma BangsaAhmad Baedhowi sebagai penanggap.

Rerie, sapaan akrab Lestari mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan bernegara yang diamanatkan pembukaan konstitusi UUD 1945. Menurutnya, sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius semua pihak lewat berbagai dinamikanya seperti proses pembuatan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru dan lembaga, serta elemen pendukung lain yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan pendidikan inklusi adalah sebuah keniscayaan dengan mewujudkan pendidikan nasional yang lebih manusiawi, adil dan beradab.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengajuan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam pembahasan di parlemen merupakan momentum untuk merealisasikan sistem pendidikan yang lebih inklusif dalam cetak biru pendidikan nasional.

"Inilah saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki sejumlah aturan di sektor pendidikan agar lebih inklusif, karena setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak," imbuhnya.

Rerie menyebut pendidikan tidak terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan transfer pembelajaran. Sehingga, tambahnya, pendidikan dialektis penting untuk ditanamkan sejak dini. Menurutnya, dinamika dialogis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif sangat dibutuhkan dalam upaya pembenahan sistem pendidikan untuk setiap anak bangsa.

Sementara itu, Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di tanah air masih menghadapi banyak tantangan. Ia mengatakan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif harus menjadi dasar pertimbangan para pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dalam membangun sistem pendidikan nasional.

Dalam draf RUU Sisdiknas, lanjut Ratih, ada sejumlah hal yang positif untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif. Di antaranya, pengakuan terhadap guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai tenaga pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan sejak dini.

Ia pun menilai absennya RUU Sisdiknas dalam Prolegnas 2023 disebabkan oleh tekanan publik yang berharap RUU tersebut lebih banyak mengakomodasi berbagai masukan masyarakat. RUU Sisdiknas tersebut banyak dikritik masyarakat lantaran dianggap merendahkan martabat guru dan dosen, lebih liberal serta mendorong pengelolaan perguruan tinggi berorientasi bisnis.

Sejumlah penilaian itu, tegas Ratih, merupakan konsekuensi dari kurang transparan dan partisipatifnya penyusunan RUU Sisdiknas.

Di sisi lain, Anindito Aditomo mengungkapkan banyak hal positif dalam RUU Sisdiknas yang tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, urgensi kehadiran RUU Sisdiknas karena didorong adanya kesenjangan mutu pendidikan yang tinggi antar daerah, kualitas pendidikan rendah yang erat dengan budaya birokratis dan kesejahteraan guru yang masih rendah.

Anindito menyebut dalam asesmen nasional 2021, terungkap kesenjangan antara siswa kaya dan miskin dengan pola pengajaran yang sama berjarak 2-3 tahun. Selain itu, capain pendidikan terendah sekolah di Jawa setara dengan capaian pendidikan tertinggi sekolah di luar Jawa.

Kesenjangan inilah yang ingin dihilangkan melalui kehadiran RUU Sisdiknas. Upaya menghadirkan teknologi dalam pelaksanaan pendidikan, sambung Anindito, merupakan bagian dari solusi untuk menghilangkan kesenjangan yang ada.

Ia menambahkan fakta masih adanya infrastruktur yang belum merata di setiap daerah harus menjadi perhatian bersama untuk segera direalisasikan agar demi mengatasi kesenjangan di bidang pendidikan. Ia menjelaskan dana pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek hanya 3% dari 20% dana pendidikan yang dialokasikan pada APBN. Karenanya, pendanaan sektor pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara kementerian dan lembaga.

Selanjutnya Baca RUU Sisdiknas untuk Mengharmonisasi 3 UU >>>