Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Krisdayanti, membeberkan besaran gaji yang diterimanya beberapa waktu lalu. Hal tersebut sempat membuat publik heboh lantaran uang yang diterimanya terhitung cukup tinggi. Sebenarnya, berapa gaji dan apa tugas DPR?
Total gaji, tunjangan, dan dana aspirasi yang diterima Krisdayanti selaku anggota Dewan mencapai ratusan juta. Hal tersebut diungkap Krisdayanti saat berbincang di YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Senin (13/9/2021).
Awalnya Krisdayanti mengatakan, setiap tanggal 1 dia menerima gaji Rp 16 juta. Lalu, empat hari berselang, uang Rp 59 juta masuk ke rekeningnya.
"Tanggal 5 Rp 59 juta ya, kalau tidak salah," ungkap Krisdayanti.
Selain itu, Krisdayanti juga sempat menyinggung perihal dana aspirasi. Anggota Komisi IX DPR RI tersebut mengaku menerima dana reses 450 juta.
"Itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi itu Rp 450 juta, lima kali dalam setahun," ungkapnya.
Krisdayanti juga mengaku menerima uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan saat melakukan masa reses. Uang tersebut mencapai Rp 140 juta yang diberikan sebanyak 8 kali setiap tahun.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh warga negara Indonesia. Namun, penyanyi papan atas Indonesia tersebut kemudian meluruskan pernyataannya yang membuat publik heboh. Dia mengatakan, dana reses yang diterima anggota DPR bukan merupakan pendapatan pribadi.
"Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing," kata Krisdayanti melalui keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Dana tersebut, kata Krisdayanti, wajib digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian disalurkan oleh para wakil rakyat.
"Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi," ungkap dia.
Aturan Gaji DPR
Tugas, wewenang, hingga gaji DPR tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 226, pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif. Hak tersebut disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 224 ayat 4 disebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.
Undang-undang tersebut telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan terakhir merupakan UU Nomor 13 Tahun 2019 yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan UU Nomor 42 Tahun 2014.
Tugas dan Wewenang DPR Klik Selanjutnya >>>
