Dua Wapres Ini Pernah Dimakzulkan, Gibran Pilih Mundur

ADVERTISEMENT

Dua Wapres Ini Pernah Dimakzulkan, Gibran Pilih Mundur

Fahri Zulfikar - detikEdu
Kamis, 12 Nov 2026 17:59 WIB
Philippine Vice President Sara Duterte was also impeached last year on mostly the same charges but the Senate sent the case back to the House (Jam STA ROSA)(Jam STA ROSA/AFP/AFP)
Foto: Jam STA ROSA/AFP/Wapres Filipina Sara Duterte.
Jakarta -

Pemakzulan wakil presiden pernah terjadi di sejumlah negara. Sejak Oktober 2024, setidaknya dua wakil presiden di Kenya dan Filipina menghadapi proses pemakzulan dengan berbagai tuduhan, mulai dari pelanggaran konstitusi hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, status keduanya berbeda. Wakil Presiden Kenya Rigathi Gachagua telah diberhentikan melalui proses pemakzulan. Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte masih menjalani persidangan di Senat setelah dimakzulkan oleh DPR.

Kini, wacana pemakzulan juga mengemuka di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR RI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tengah proses tersebut, Gibran dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto.

Lantas, bagaimana proses pemakzulan yang pernah dialami para wakil presiden tersebut?

ADVERTISEMENT

Dua Wakil Presiden yang Pernah Dimakzulkan dalam Dua Tahun Terakhir

1. Wakil Presiden Kenya - Rigathi Gachagua

Pada 17 Oktober 2024, Senat Kenya menyetujui pemberhentian Wakil Presiden Rigathi Gachagua melalui proses pemakzulan.

Pemakzulan Gachagua menjadi peristiwa bersejarah di Kenya. Ia merupakan wakil presiden pertama di negara tersebut yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan sejak konstitusi baru diberlakukan pada 2010.

Dikutip dari Al Jazeera, Gachagua menghadapi berbagai tuduhan berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusi, tindakan yang dinilai mengancam independensi peradilan, pelanggaran sumpah jabatan, hingga persoalan persatuan nasional.

2. Wakil Presiden Filipina - Sara Duterte

Pada Mei 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina secara resmi telah menyetujui angket pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Namun, pemakzulan ini baru tahap awal, bukan keputusan akhir pencopotan jabatan. Sampai saat ini, November 2026, sidang pemakzulan Duterte masih terus berlangsung.

Dilansir Reuters, Duterte didakwa dengan empat tuduhan, yakni penyalahgunaan dana publik, penumpukan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, penyuapan, dan mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan Ketua DPR. Meski begitu, Duterte belum resmi dicopot dari kursi Wapres sampai saat ini. Salah satunya karena memiliki sekutu yang kuat di Senat dan loyalitas politik di Filipina yang dinamis.

Sara Duterte sendiri merupakan putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menjabat selama 6 tahun (30 Juni 2016 - 30 Juni 2022).

Gibran Hadapi Usulan Pemakzulan, Pilih Mengundurkan Diri

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka setelah sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP terkait Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengusulan hak tersebut.

Usulan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk kemungkinan pemakzulan.

Meski demikian, penandatanganan usulan HMP belum berarti DPR telah memutuskan pemberhentian Gibran. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan kelembagaan, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah dan rapat paripurna DPR.

Di tengah proses tersebut, Gibran dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

Pengunduran tersebut membuat sidang paripurna DPR untuk membahas HMP pemakzulan Gibran yang rencananya digelar Kamis (12/11/2026) siang dibatalkan.

Dirangkum detikcom, pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.



(faz/pal)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads