.webp)
Krisis iklim saat ini bukan hanya menjadi tantangan bagi lingkungan, tetapi dampaknya bisa lebih besar. Salah satu dampak yang mungkin timbul berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak usia dini.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) di pesisir Bangladesh menemukan, tekanan iklim bisa meningkatkan risiko pola pengasuhan yang kasar terhadap anak. Dalam keadaan darurat, anak-anak penyandang disabilitas juga mungkin mengalami tingkat penelantaran hingga pengabaian yang tinggi.
"Sebuah studi ARNEC di pesisir Bangladesh menemukan bahwa tekanan iklim seringkali membuat para pengasuh lebih keras terhadap anak-anak mereka," tutur Chair of the ARNEC Steering Commitee, Sara Dang dalam acara 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melengkapi Dang, Director SEAMEO Secretariat, Dr Habibah Abdul Rahim membeberkan bencana terkait iklim sangat berdampak pada dunia pendidikan. Berdasarkan laporan terbaru UNICEF, pada 2025 lebih dari 171 juta siswa di 106 negara dan wilayah terdampak bencana iklim.
"Meskipun angka yang serius, tidak sepenuhnya mencakup anak-anak PAUD. Angka ini termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam pendidikan formal yang kehilangan akses dan kesempatan belajar melalui bermain," kata Habibah.
Negara di Asia Tenggara termasuk dalam wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, Habibah menilai ketahanan iklim perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem perkembangan anak usia dini.
"Sistem yang responsif terhadap iklim dimulai sebelum keadaan darurat terjadi. Artinya, fasilitas pendidikan anak usia dini yang aman dan tangguh, air dan sanitasi yang andal, rencana lokal yang mempertimbangkan risiko, pengaturan keberlanjutan yang dapat digunakan keluarga, dan tenaga kerja yang siap mendukung kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak," paparnya lagi.
Negara Dunia Mulai Intergerasikan Perubahan Iklim di Pendidikan PAUD
Jadi masalah global, Dang menilai banyak negara-negara dunia yang sudah mulai menggabungkan konteks perubahan iklim dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada 2022, studi ARNEC menunjukkan bahwa berinvestasi pada pendidikan PAUD adalah cara paling cerdas untuk mendukung komunitas.
"Studi pendahuluan tersebut digunakan di negara-negara Pasifik untuk mengadvokasi anak-anak usia dini dalam konteks perubahan iklim," ujarnya.
Fiji menjadi salah satu negara yang mengangkat pentingnya pendidikan dan pengembangan PAUD dalam menanggapi perubahan iklim. Selain Fiji, Bangladesh juga menyusun rencana aksi nasional.
"Bhutan telah memasukkan ketahanan iklim ke dalam rencana lima tahun (negaranya). Di Pakistan, kini kebutuhan anak-anak usia dini diperhatikan. Sedikit demi sedikit, pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari aksi iklim," ucap Dang.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti juga menyetujui bila anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, seperti degradasi lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial.
Untuk menghadapinya, ia menilai perlu ada penguatan sistem PAUD yang disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan perubahan iklim dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, setiap anak bisa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Dalam konteks Indonesia, Suharti mengatakan pihaknya terus membangun fondasi yang kuat bagi pendidikan anak melalui sejumlah inisiatif kebijakan, termasuk pelaksanaan wajib pendidikan prasekolah selama satu tahun sebagai bagian dari prioritas wajib belajar (wajar) 13 tahun.
Kemendikdasmen, lanjutnya, juga menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan, termasuk bagi PAUD guna memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai. Di bidang pembiayaan, Kemendikdasmen juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak pada jenjang PAUD.
Suharti menilai, mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam layanan PAUD membutuhkan pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarnegara. Untuk itu, ia mengapresiasi hadirnya 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD).
Forum ini disebutnya bisa menjadi platform regional bagi kampanye Act for Early Years, yang menyoroti inovasi negara-negara dalam pembiayaan PAUD dan mendorong peningkatan investasi bagi anak usia dini.
"Bersama-sama, kita memiliki satu tujuan, yaitu memberikan setiap anak di wilayah kita kesempatan yang kuat dan adil dalam hidup," katanya.
