.webp)
Kecelakaan kereta api di Indonesia masih banyak ditemukan. Terakhir, kasus tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di dekat Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) lalu, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.
Kejadian tersebut menuai sorotan dari banyak orang, termasuk pakar. Salah satunya adalah pakar transportasi darat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Ir Hera Widyastuti MT PhD.
Ia melihat banyak dari jalur kereta api di Indonesia memiliki perlintasan sebidang. Menurutnya, perlintasan sebidang memiliki kekurangan dari sisi geometrik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlintasan demikian dibangun sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan raya. Kondisi tersebut memaksa kendaraan untuk melintas dalam posisi menanjak.
"Kepanikan saat menanjak membuat pengendara kadang salah pindah gigi, sehingga berisiko mesin mobil mati tepat di atas rel," jelasnya.
Kelemahan Perlintasan Sebidang
Hera kemudian mengungkap kelemahan perlintasan sebidang. Menurutnya, perlintasan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan manusia dan fungsi palang pintu.
"Perlintasan sebidang akan selalu menjadi titik rawan selama masih terjadi pertemuan langsung antara arus kendaraan dan laju kereta api," ujarnya.
Solusi Masalah Kereta Api di Indonesia
Hera menyarankan pemerintah agar merealisasikan pembangunan infrastruktur perlintasan tidak sebidang. Baik berupa jalan layang maupun jalan bawah tanah.
Menurut Hera, infrastruktur semacam itu lebih efektif dibandingkan dengan lintasan sebidang. Bahkan, dapat memutus titik pertemuan antara kendaraan bermotor dan kereta api secara total.
"Jika kita ingin menghindari benturan langsung, maka perlintasan tidak sebidang adalah jawaban utamanya," tegas Hera.
Solusi tersebut diperlukan terlebih saat ini, beberapa kota di Indonesia sudah mulai mengembangkan moda transportasi kereta. Seperti rencana pengoperasian Surabaya Regional Railways Line (SRRL) yang akan menghubungkan Kota Surabaya dengan wilayah sekitarnya.
"Sudah saatnya kita mengawal transisi ini agar perlintasan sebidang, terutama di area padat penduduk, segera ditiadakan demi keselamatan bersama," tutur Hera.
Perlintasan tidak sebidang perlu menjadi syarat agar mobilitas masyarakat tetap aman. Hal ini juga sesuai dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yakni poin ke-9 mengenai Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
(cyu/faz)
