.webp)
- HI UGM: Indonesia Seharusnya Mengutuk
- Pernyataan Sikap HI UGM 1. Mengutuk Agresi Militer AS dan Israel terhadap Iran 2. Menuntut Indonesia Keluar dari BoP 3. Mengutamakan Solidaritas Negara-negara Selatan di Tengah Unilateral Brutal 4. Menolak Personalisasi Politik Luar Negeri Tanpa Deliberasi Bermakna dengan Publik
Perang yang dimulai dengan agresi Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Respons Indonesia terhadap perang ini pun disorot berbagai kalangan, tak terkecuali para akademisi.
Salah satu yang turut bersuara mengenai gejolak politik global dan diplomasi Indonesia belakangan ini adalah Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pernyataan sikap disampaikan melalui program Institute of International Studies (IIS) Strategic Talk: Pernyataan sikap DIHI UGM atas agresi terhadap Iran. Program ini dilansir pada (3/3/2026) melalui YouTube HI UGM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan sikap disampaikan pada awal acara oleh Ketua DIHI UGM, Dr Ririn Tri Nurhayati. HI UGM menilai Iran merupakan korban baru unilateralisme brutal dan pelanggaran hukum internasional AS dalam wajah paling banal. Sebelumnya, AS menculik Presiden Maduro dan mengambil kontrol atas minyak Venezuela.
"Ke depan, siapa pun, negara berdaulat mana pun, berpotensi menjadi target jika aksi-aksi seperti ini tidak dihentikan," jelas HI UGM melalui pernyataannya, dikutip Kamis (12/3/2026).
HI UGM: Indonesia Seharusnya Mengutuk
Dalam pernyataannya HI UGM menyebut agresi Israel dan AS termasuk crime of agression. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional sudah semestinya mengutuk perbuatan Israel dan AS sebagai pelanggaran kedaulatan.
Namun, HI UGM menyayangkan sikap Indonesia lantaran sebagai negara yang punya nilai antikolonialisme, justru menjadi bagian dari narasi yang dibangun para agresor. Penyerangan terhadap Iran dilakukan 9 hari setelah Trump mengadakan pertemuan perdana dengan Board of Peace (BoP) di Washington DC.
"Alih-alih menguatkan posisi diplomasi Indonesia dan komitmen terhadap perdamaian dunia, Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan. Karakter diplomasi transaksional yang kerap ditunjukkan pemerintah rentan membuat independensi dan kredibilitas kebijakan politik luar negeri menjadi pertaruhan," tegas HI UGM.
Pernyataan Sikap HI UGM
Terdapat 4 pernyataan sikap dari DIHI UGM sebagai respons atas dinamika saat ini dan kekecewaan atas posisi politik yang diambil Indonesia. Ini poin-poin yang disampaikan:
1. Mengutuk Agresi Militer AS dan Israel terhadap Iran
DIHI UGM menegaskan penyerangan Israel dan AS terhadap Israel adalah tindak kejahatan yang dalam hukum internasional disebut sebagai crime of agression. Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Iran.
"Klaim kegagalan perundingan nuklir AS-Iran tidak memberikan legitimasi dan narasi pembenaran bagi tindak agresi. Agresi yang dideklarasikan dengan tujuan perubahan rezim, yang diikuti dengan pembunuhan pemimpin tertinggi negara berdaulat, merupakan bentuk pelanggaran hak kemerdekaan dan kedaulatan," urai DIHI UGM.
Agresi militer Israel dan AS dinilai sebagai ancaman nyata untuk destabilitas Timur Tengah dan memiliki potensi eskalasi perang lebih besar.
"Oleh karena itu, sebagai warga negara, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk mengutuk agresi militer AS dan Israel dan membawa persoalan ini ke PBB untuk memberikan sanksi tegas dan menyelesaikan persoalan secara adil," tegas DIHI UGM.
2. Menuntut Indonesia Keluar dari BoP
BoP yang dimandatkan PBB telah dibajak oleh Trump dan kini dua anggotanya menjadi agresor yang mengancam perdamaian dunia. Agresi Israel dan AS, menurut HI UGM, harus menjadi refleksi kritik Indonesia dalam keputusan bergabung ke dalam badan tersebut.
DIHI UGM menyampaikan, keterlibatan Indonesia ke dalam BoP bukan cuma gagal menguatkan peran diplomasi Indonesia, tetapi justru mengorbankan independensi kebijakan politik luar negeri Indonesia.
"Dalam isu Palestina, keterlibatan Indonesia dalam BoP menjauhkan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, kami mendesak Indonesia keluar dari BoP," tegas mereka.
3. Mengutamakan Solidaritas Negara-negara Selatan di Tengah Unilateral Brutal
Menurut DIHI UGM, agresi seperti terhadap Iran dan Venezuela bisa terjadi kepada negara mana pun.
"Namun, Indonesia justru merespons dinamika geopolitik dan tindak unilateral ini dengan menjadi bagian (bandwagoning) dari kelompok agresor, bukannya menguatkan kerja sama kawasan dan menggalang solidaritas negara-negara Selatan," kata mereka.
Indonesia mempunyai nilai dan warisan historis atas komitmen Dasasila Bandung yang menegaskan penghormatan atas kedaulatan dan solidaritas negara Selatan-Selatan sebagai identitas dan nilai dalam berdiplomasi. Departemen ini menilai strategi politik luar negeri dengan model bandwagoning tidak hanya mempertaruhkan independensi, tetapi turut menggerus identitas serta nilai praktik kebijakan luar negeri Indonesia.
4. Menolak Personalisasi Politik Luar Negeri Tanpa Deliberasi Bermakna dengan Publik
"Pemerintahan Indonesia saat ini cenderung menunjukkan personalisasi pandangan presiden semata dalam kebijakan luar negeri. Kecenderungan personalisasi itu diperkuat dengan gelagat otoritarianisme dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yang ditandai dengan minimnya diskusi publik dan kooptasi terhadap pihak-pihak yang bersuara kritis," papar DIHI UGM.
Personalisasi kebijakan luar negeri memosisikan Kementerian Luar Negeri sekadar memberi justifikasi atas pilihan-pilihan personal presiden. Hal ini dinilai berakibat pada demorasliasi Kemenlu yang seharusnya jadi garda terdepan diplomasi Indonesia.
Personalisasi yang berpotensi melemahkan kepentingan nasional juga dikatakan dapat menggerus legitimasi publik serta dukungan domestik kebijakan luar negeri yang dipilih.
"Kebijakan luar negeri yang berbasiskan keputusan pemimpin yang sembrono
dan tidak dapat diduga perilakunya berisiko mengancam integritas dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Keputusan-keputusan berbasis pandangan dan kalkulasi politik personal dapat berpotensi bertentangan dengan politik bebas aktif dan komitmen global Indonesia," terang DIHI UGM.
HI UGM menuturkan, melembagakan kembali pengambilan kebijakan luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang kompeten dan kredibel dengan diriingi peneguhan kembali ruang publik, merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar lagi.
Pilihan ini, ditegaskan, harus dilakukan supaya kebijakan luar negeri bisa benar-benar mencerminkan kepentingan bersama sebagai bangsa, berorienrasi pada prinsip-prinsip bebas aktif, dan mencegah kerusakan lebih jauh.
(nah/faz)
