.webp)
Laporan UNICEF mengungkapkan bahwa anak-anak di Indonesia berisiko tinggi terdampak perubahan iklim. Ini termasuk bencana seperti banjir dan buruknya polusi yang bisa mengancam kesehatan, pendidikan, dan keamanan anak-anak.
Terbaru, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera telah mengancam kehidupan jutaan jiwa termasuk anak-anak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (2/12/2025) menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera telah mencapai 712 orang, dengan korban hilang 507 dan korban luka 2.564 orang.
Banjir dan tanah longsor juga merusak lebih dari 1.000 sekolah dan membuat puluhan ribu siswa terdampak, menurut laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara puluhan kampus di wilayah terdampak banjir Sumatera juga lumpuh aktivitasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pakar Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Dr Ir Hatma Suryatmojo, S Hut, M Si, IPU, banjir dan longsor di Sumatera bukan hanya karena faktor alam melainkan ulah manusia. Rusaknya hutan di hulu sungai telah memperparah dampak dari banjir bandang.
"Pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimen ini akhirnya memperbesar risiko luapan banjir. Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya," ungkapnya, dikutip dari laman UGM, Rabu (3/12/2025).
Kerusakan hutan oleh manusia atau deforestasi telah banyak dilaporkan sebagai pemicu krisis iklim global dan lokal. Laporan PBB menemukan, bahwa sejak 1800-an, manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim.
Anak-anak Indonesia Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Menurut laporan UNICEF, Indonesia termasuk negara paling berisiko tinggi terhadap dampak krisis iklim. Dalam hal ini, anak-anak di Indonesia sangat rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, polusi udara, dan banjir.
Di sisi lain, kemampuan Indonesia dalam melindungi masa depan generasi mudanya juga disorot. Terlebih dengan kurangnya investasi dalam layanan sosial, khususnya kesehatan dan gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial dan inklusi keuangan.
"Krisis iklim adalah krisis hak anak," kata Perwakilan UNICEF Debora Comini, dikutip dari laman resmi UNICEF.
"Indonesia termasuk di antara 50 negara teratas di dunia di mana anak-anak paling berisiko terkena dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Namun, jika kita bertindak sekarang, kita dapat mencegah situasi menjadi lebih buruk," imbuhnya.
UNICEF mencatat, bahwa negara di setiap wilayah berisiko harus bertanggung jawab. Alih-alih membuat kebijakan yang memperparah iklim, negara harus mengurangi emisi setidaknya 45% (dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2010) pada tahun 2030 untuk menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius.
Deforestasi Indonesia yang Memperparah Krisis Iklim Telah Disorot Dunia
Dalam sebuah laporan yang terbit di Yale Program: Climate Change Communication pada 3 Oktober 2023 oleh Anthony Leiserowitz, dan kawan-kawan, Indonesia telah diperingkatkan sebagai salah satu dari sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca teratas di dunia. Indonesia juga disorot lantaran kerusakan hutan yang parah.
Menurut data pada 2021-2022, sebagian besar emisi di Indonesia berasal dari deforestasi dan pembukaan lahan gambut yang kaya karbon untuk pengembangan pertanian, termasuk paling banyak untuk perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, emisi utama juga berasal dari penggunaan bahan bakar fosil di sektor energi.
Dengan akumulasi kondisi yang ada, Indonesia menduduki peringkat sepertiga teratas negara-negara yang paling berisiko terhadap bahaya iklim (ke-48 dari 191), termasuk banjir, kekeringan, dan gelombang panas, menurut Indeks Risiko INFORM 2023. Untuk banjir dan kenaikan permukaan air laut, bahkan Indonesia paling berisiko nomor lima di dunia.
Padahal, dunia telah menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, deforestasi dan hilangnya hutan (termasuk lahan gambut), terutama karena meningkatnya penebangan liar dan perkebunan sawit, mengancam pertumbuhan hutan kaya karbon.
Menurut Global Forest Watch pada 2023, diperkirakan Indonesia kehilangan lebih dari 28 juta hektar tutupan pohon dari tahun 2001 hingga 2021 atau lebih luas dari wilayah Inggris Raya.
Studi Leiserowitz, dan kawan-kawan ini menyelidiki kesadaran, keyakinan, dan sikap publik terhadap perubahan iklim, serta risiko yang dirasakan terkait masalah lingkungan, misalnya, deforestasi, kebakaran hutan. Penelitian juga bertujuan bisa berkontribusi pada pemahaman dan dialog ilmiah dan publik tentang isu-isu iklim, serta menyediakan informasi yang relevan bagi komunitas perubahan iklim di Indonesia.
(faz/pal)
