.webp)
Ratusan motor brebet dilaporkan konsumen kepada Pertamina usai mengisi BBM jenis Pertalite. Hingga 5 November 2025, ada 782 laporan terkait performa kendaraan atau brebet di Jawa Timur yang kemudian ditangani di bengkel resmi Pertamina.
"Permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian masyarakat terkait laporan adanya kendala pada mesin kendaraan setelah pengisian BBM di beberapa wilayah Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir," kata Deny Region Manager Retail Sales Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) PT Pertamina Patra Niaga Deny Sukendar, dilansir Antara, Rabu (5/11/2025) lalu.
Merespons fenomena motor brebet di Jatim, Guru Besar Ilmu Konsumen dan Pemasaran IPB University, Prof Megawati Simanjuntak, mengatakan persoalan ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola energi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika dilihat dari perspektif perilaku konsumen, kasus ini sangat sensitif. Bahan bakar merupakan kebutuhan harian yang digunakan hampir semua lapisan masyarakat. Ketika muncul gangguan kecil saja, reaksi publik biasanya sangat cepat, apalagi jika sampai menyebabkan kendaraan mogok," jelasnya dalam laman resmi kampus, dikutip Kamis (13/11/2025).
Ia menjelaskan ada potensi efek domino dari keraguan masyarakat terhadap produk BBM dalam negeri menjadi ketidakpercayaan terhadap lembaga bersangkutan.
"Dalam jangka panjang, hal tersebut bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap lembaganya. Terlebih apabila komunikasi dari pihak lembaga tidak dilakukan secara terbuka, hal itu dapat memperkuat keraguan masyarakat," ucapnya.
Ganti Rugi Pakai Bukti Struk Tidak Ideal
Ia menambahkan, kendati kebijakan untuk menyertakan bukti pembelian (struk) untuk proses klaim ganti rugi adalah hal yang wajar tetapi praktiknya tidak cukup ideal.
"Sebagian besar konsumen tidak terbiasa menyimpan struk pembelian BBM, terutama jika transaksi dilakukan secara tunai. Akibatnya, konsumen yang benar-benar dirugikan justru tidak dapat mengajukan klaim. Idealnya, ada opsi lain agar prinsip perlindungan konsumen tetap terjaga," tegasnya.
"Proses klaim dan ganti rugi sebaiknya tidak menyulitkan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan agar penanganan terhadap kasus seperti ini berjalan adil dan cepat," ujarnya.
Kelompok Rentan Paling Terdampak
Megawati menyoroti fenomena motor brebet juga paling berdampak pada kelompok ekonomi rentan, seperti pengemudi ojek daring atau ojol.
"Mereka sangat bergantung pada kendaraan untuk memperoleh penghasilan harian. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, perusahaan dan pemerintah perlu bersikap lebih tanggap," katanya.
Empatik, Langkah Jaga Kepercayaan Publik
Ia menekankan, butuh komunikasi terbuka dan empatik agar kepercayaan publik terjaga.
"Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jujur dan didukung oleh data yang dapat dipercaya. Selain itu, saluran komunikasi dan pengaduan harus jelas serta mudah diakses agar publik merasa dilindungi," ucapnya.
Megawati juga mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan saat muncul krisis.
"Satu pernyataan yang tidak sensitif dapat memperkeruh situasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sebaiknya komunikasi dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan bahasa yang menenangkan, bukan defensif," sambungnya.
(twu/nah)
