.webp)
China telah mengesahkan undang-undang baru tentang influencer atau pemengaruh. Pada undang-undang yang komprehensif ini, influencer yang membahas kesehatan, hukum, pendidikan, atau keuangan wajib memiliki ijazah atau lisensi profesional yang terverifikasi.
Aturan tersebut diberlakukan mulai 25 Oktober 2025. Undang-undang tersebut memperluas pengawasan digital pemerintah dan menandai peningkatan tajam cara China mengatur ujaran di platform media sosial seperti Douyin, Weibo, dan Bilibili.
Undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok/Cyberspace Administration of China (CAC) untuk mencegah misinformasi dan memperkuat akuntabilitas konten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peraturan ini bertujuan untuk membedakan antara opini dan pendapat keahlian.
Platform seperti Douyin (TikTok China), Weibo, dan Bilibili kini bertanggung jawab untuk memverifikasi kredensial influencer dan memastikan postingan mereka menyertakan kutipan dan maupun penyangkalan yang tepat.
Bagaimana Jika Langgar Aturan?
Influencer harus menyatakan dengan jelas kapan konten mereka didasarkan pada studi akademis atau mengandung elemen yang dihasilkan oleh AI. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan penghapusan konten, penangguhan akun, atau sanksi hukum.
Sebagaimana dilaporkan oleh Net Influencer, dikutip dari International Business Times, platform media sosial di China juga diwajibkan mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab mereka saat membagikan atau memposting ulang konten. Hal ini termasuk menandai klaim yang belum diverifikasi dan mempromosikan literasi digital di kalangan audiens.
Undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk agensi dan merek yang menerapkan pemasaran influencer untuk mempromosikan produk atau layanan di sektor yang diatur.
Undang-undang baru ini dapat mengubah lanskap influencer secara signifikan dengan membatasi siapa yang dapat berbicara tentang topik-topik berdampak tinggi dan mengurangi jangkauan kreator yang tidak memenuhi syarat.
Meskipun beberapa analis memandang langkah ini sebagai langkah yang diperlukan untuk memerangi misinformasi, yang lain berpendapat hal itu dapat menghambat kreativitas dan membatasi wacana daring. Kritikus memperingatkan undang-undang ini dapat digunakan untuk menekan perbedaan pendapat atau mengendalikan narasi seputar kesehatan masyarakat dan kebijakan keuangan.
Menurut TechStory, peraturan ini dipandang sebagai langkah bersejarah dalam tata kelola digital China. Meskipun ada implikasi terhadap kebebasan berekspresi dan peran media sosial dalam debat publik.
Tuai Kontra dari Pengamat
Undang-undang ini menuai sorotan dari pengamat internasional yang memandangnya sebagai bagian dari pola sensor daring yang lebih luas di China. Meskipun pemerintah membingkai peraturan tersebut sebagai perlindungan terhadap misinformasi yang berbahaya, para kritikus berpendapat bahwa peraturan tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara-suara independen dan membatasi akses ke perspektif alternatif.
Para pembela hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran tentang ketidakjelasan kriteria penegakan hukum dan potensi penerapan yang sewenang-wenang. Persyaratan gelar dapat secara tidak proporsional memengaruhi kreator akar rumput dan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, terlepas dari pengalaman hidup atau keahlian praktis mereka.
Seiring dengan peluncuran undang-undang ini, platform dan kreator berupaya keras untuk beradaptasi. Para influencer yang sebelumnya membahas keuangan, nasihat hukum, atau kiat kesehatan kini meninjau strategi konten mereka dan mengupayakan akreditasi formal.
Sementara itu, platform-platform sedang memperbarui sistem moderasi dan panduan pengguna agar selaras dengan standar baru. CAC diperkirakan akan mengeluarkan klarifikasi lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang, termasuk panduan tentang kredensial yang dapat diterima dan protokol penegakan hukum.
Untuk saat ini, undang-undang ini menandai titik balik yang signifikan dalam pendekatan China terhadap regulasi digital, yakni pendekatan yang memadukan profesionalisasi dengan peningkatan pengawasan negara.
Singapura Punya Aturan buat 'Finfluencer'
China sejatinya bukan negara pertama yang menerapkan aturan ketat terhadap influencer. Singapura sebelumnya juga menerapkan aturan senada terhadap influencer bidang keuangan, atau yang biasa disebut sebagai finfluencer.
Pada tahun lalu Singapura memberlakukan aturan, influencer keuangan yang memberikan nasihat keuangan harus memiliki lisensi dan teregulasi.
Dikutip dari Strait Times, Otoritas Moneter Singapura/Monetary Authority od Singapore (MAS) mengharapkan lembaga keuangan yang mempekerjakan finfluencer untuk mengiklankan produk mereka, memastikan individu-individu ini menyajikan informasi secara jelas dan berimbang yang menyoroti fitur dan risiko.
Badan regulator Singapura juga mengeluarkan pedoman untuk menegaskan setiap individu yang menerima imbalan atas rekomendasinya atau pendapat tentang pembelian, penjualan, atau kepemilikan produk investasi akan dianggap memberikan nasihat keuangan.
(nah/faz)
