Sejarah Timor Leste, Masuk dan Lepas dari Indonesia

Timor Leste resmi menjadi anggota ASEAN ke-11 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Minggu (26/10/2025). Penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN digelar pada upacara pembukaan KTT.

Timor Leste telah mengajukan keanggotaan sebagai negara ASEAN sejak 2011. Negara tetangga RI ini mendapat status pengamat (observer) ASEAN sejak 2022.

Sementara itu, hubungan Timor Leste dengan Indonesia terjalin sejak 2002, tahun yang sama dengan tahun lepasnya Timor Leste dari Indonesia.

Sejarah Timor Leste Zaman Pendudukan Belanda dan Portugis

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Timor Leste, Pulau Timor semula didatagi pendeta Dominikan Portugis pada abad ke-16. Di bawah dominasi Portugis, mereka mengembangkan pengaruh keagamaan Katolik yang berbeda dengan Jawa, Sumatra, pesisir Kalimantan, dan Sulawesi dengan agama Islam.

Pada 1651, Belanda mulai menginvasi Kupang, yang terletak di ujung barat Timor. Belanda kemudian menguasai separuh wilayahnya, sampai membawa pihak Portugal untuk membagi daerah kekuasaan pada 1859.

Pada perjanjian tersebut, Timor Portugis, yang kini menjadi Timor Leste, menjadi bagian Portugal. Sedangkan Timor Barat menjadi Timor Belanda.

Kemerdekaan Indonesia pada 1945 turut membuat Timor Barat masuk wilayah RI. Sementara itu, pada tahun yang sama, pemerintahan Portugis dipulihkan di Timor Leste.

Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

Antara 1945-Juni 1974, Pemerintah Indonesia menegaskan pada PBB dan dunia bahwa Indonesia tidak punya ambisi teritorial pada Timor Timur. Kemudian, berdasarkan Resolusi 1514 tanggal 14 Desember 1960, PBB mengakui Timor Leste sebagai wilayah non-otonom di bawah administrasi Portugis.

Pada 1962-1973, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengakui hak Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri. Namun, rezim Salazar dan rezim Marcelo Caetano di Portugal menolak untuk mengakui hak tersebut, menyatakan Timor Leste sebagai Provinsinya.

Deklarasi Kemerdekaan dan Masuk Indonesia

Berbagai upaya dekolonisasi muncul di Timor Leste usai bubarnya kekaisaran kolonial Portugis pada 1975. Pada 28 November tahun tersebut, Front Revolusioner untuk Timor Timur yang Merdeka (FRETILIN) bersama Perdana Menteri Xavier do Amaral, secara sepihak mendeklarasikan Kemerdekaan Timor-Leste.

Deklarasi kemerdekaan tersebut memicu perang saudara. Dengan alasan melindungi warga negaranya di wilayah Timor, Indonesia mendeklarasikannya sebagai provinsi ke-27 dan mengganti namanya sebagai Timor Timur. Menurut Timor Leste, Indonesia didukung Pemerintah Amerika dan menganggap FRETILIN sebagai organisasi Marxis.

Lepas dari Indonesia

FRETILIN dan Dewan Nasional Perlawanan Timor Leste kemudian memimpin perlawanan menuju pembebasan wilayahnya dari Indonesia. Sekitar 250 ribu orang atau sepertiga populasi Timor Leste tewas dalam perang, penggunaan bahasa Portugis dan bahasa Tetun dilarang oleh pemerintah yang pro Indonesia, sampai Soeharto lengser pada 1998.

Presiden baru Indonesia saat itu, BJ Habibie, mengumumkan kesediaan mengadakan referendum otonomi dengan bergabung ke Indonesia atau merdeka. Referendum berlangsung pada 30 Agustus 1999.

78,5% rakyat Timor Timur mendukung kemerdekaan dan menolak otonomi yang diusulkan Indonesia. Sementara itu, milisi pro-Indonesia dan antikemerdekaan Timor Leste menyerang markas pengamat PBB (UNAMET), disusul dengan gelombang pembunuhan oleh tentara yang tidak sepakat dengan hasil referendum.

Gelombang demonstrasi kemudian terjadi di Indonesia, AS, Inggris, PBB, dan Portugal untuk menyuarakan kampanye pro-Timor Leste dan mendorong intervensi PBB. Pada 18 September, sekitar 8.000 pasukan perdamaian PBB termasuk warga Australia, Inggris, Prancis, Italia, Malaysia, Amerika Utara, Brasil, dan Argentina mendukung pelucutan senjata milisi, transisi, dan rekonstruksi negara.

Kemerdekaan Timor Leste

Warga berpendidikan tinggi yang mengevakuasi diri, termasuk Xanana Gusmão, kembali ke Timor Leste. Rumah, sekolah, dan infrastruktur kembali dibangun. Portugal ikut mengumpulkan sumbangan, perbekalan, dan buku-buku.

Pemilihan umum diadakan untuk memilih Majelis Konstituante yang bertanggung jawab untuk merancang Konstitusi Timor-Leste. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi berdaulat dengan konstitusi, yang disebut warganya sebagai Hari Pemulihan Kemerdekaan.