.webp)
Pemerintah memutuskan Pertamina akan mengimpor BBM untuk menyediakan stok bagi SPBU swasta. Skemanya, Pertamina akan mengimpor BBM berbentuk base fuel mengikuti mengikuti standardisasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM.
Rencana impor BBM satu pintu melalui Pertamina untuk SPBU swasta tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025), melansir detikFinance.
"Tadi sudah kita temukan juga titik temu antara kita semua yaitu kita akan impor dan memberikan kepada SPBU swasta itu berupa base fuel. Jadi, base fuel yang tentunya sudah sesuai standar dan spesifikasi dari Dirjen Migas," kata Simon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simon mengatakan base fuel tersebut dapat diracik kembali oleh pihak swasta untuk disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing SPBU.
Ia mengatakan Pertamina juga akan terbuka soal semua proses importasi BBM dengan beberapa SPBU swasta. Dalam hal ini, akan ada penunjukan surveyor bersama untuk memastikan BBM base fuel yang diimpor Pertamina sesuai dengan kesepakatan spesifikasi dan harga.
Cara ini menurutnya diyakini tak membuat harga BBM di SPBU swasta naik tinggi.
"Dari segi kualitas, baik dari joint surveyor bersama-sama kita melihat daripada saat pengiriman termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan," katanya.
Risiko Kepercayaan Masyarakat Turun ke Pertamina
Merespons soal impor BBM untuk swasta satu pintu lewat Pertamina, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Arin Setiyowati mengatakan, akses impor BBM untuk swasta tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang jelas.
"Akses untuk swasta tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang jelas. Hal ini penting agar kepercayaan terhadap Pertamina tetap terjaga tanpa merugikan pihak swasta," ujar Arin dalam laman UM Surabaya, dikutip Jumat (26/9/2025).
Potensi Lay Off Karyawan
Ia menyarankan agar pemerintah segera membuka kembali akses impor bagi swasta. Namun, mekanismenya harus adil dan transparan.
Langkah menurutnya penting untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, mencegah gangguan ekonomi, dan menekan risiko meningkatnya pengangguran akibat terganggunya operasional SPBU swasta.
Sejumlah SPBU swasta belakangan pada September mengalami kekosongan BBM. Ia mengatakan, SPBU swasta menghadapi tantangan serius akibat kuota impor habis dan akses dibatasi.
Dengan pasokan BBM yang menipis, sejumlah SPBU terpaksa menahan operasional dan berpotensi merumahkan karyawan.
Berikan Izin Impor BBM Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Pihak swasta menurutnya punya peran strategis dalam menjaga pasokan BBM. Pembatasan akses dan kuota impor dinilai justru dapat mengganggu aspek ekonomi lainnya, termasuk sektor transportasi dan distribusi energi.
Untuk itu, ia menekankan kebijakan impor BBM harus adil dan transparan. Arin menegaskan, pemerintah seharusnya memastikan basis data permintaan jelas dan memberikan izin impor sesuai kebutuhan masyarakat.
Kendati Pertamina punya posisi strategis dalam mengelola energi nasional, ia berpendapat kebijakan yang memaksa impor satu pintu lewat Pertamina harusnya tidak membatasi hak dan izin swasta yang sudah ada.
"Kebijakan impor sebaiknya berbasis data kebutuhan masyarakat, bukan semata untuk memperkuat posisi negara atau Pertamina," tegasnya.
(twu/faz)
