Melihat Janji-janji Prabowo di Bidang Pendidikan dalam 100 Hari, Ini Realisasinya

ADVERTISEMENT

Melihat Janji-janji Prabowo di Bidang Pendidikan dalam 100 Hari, Ini Realisasinya

Fahri Zulfikar - detikEdu
Jumat, 24 Jan 2025 19:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat kabinet paripurna.
Foto: Youtube Sekretariat Presiden/Presiden RI Prabowo Subianto
Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan berbagai program di bidang pendidikan selama pemerintahannya. Janji tersebut diutarakan selama masa kampanye Pilpres 2024 lalu. Lantas bagaimana capaiannya?

Tidak hanya meneruskan program yang sudah berjalan pada kepemimpinan presiden sebelumnya, Prabowo turut membuat janji-janji baru. Beberapa di antaranya yaitu beasiswa bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh untuk studi S1-S3, makan siang dan susu gratis, pembangunan sekolah unggulan, mendirikan 300 fakultas kedokteran, hingga menaikkan gaji ASN guru dan dosen.

Terhitung sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, sejumlah janji program di bidang pendidikan pun mulai berjalan. Lantas adakah yang sudah terealisasi? Berikut dirangkum dari arsip detikcom.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Janji-janji Presiden Prabowo di Bidang Pendidikan


Janji: Program Makan Siang dan Susu Gratis

Realisasi dalam 100 Hari: Makan Bergizi Gratis-Anggaran per Porsi Dipotong

Awalnya, program yang digembor-gemborkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditargetkan untuk lebih dari 80 juta penerima manfaat. Termasuk bantuan gizi anak balita dan ibu hamil.

Bantuan makan siang gratis dan susu untuk anak-anak diharapkan menangani stunting dan memastikan kualitas SDM serta kualitas hidup yang baik.

ADVERTISEMENT

Realisasinya, per 6 Januari 2025 kemarin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dijalankan untuk anak-anak sekolah di 26 Provinsi seluruh Indonesia. Namun dalam realisasinya, tidak semua menu MBG ada susu.

Pihak pemerintah menyebutkan, susu pada akhirnya diprioritaskan untuk tempat-tempat yang punya sentra sapi. Bagi daerah lain, susu digantikan dengan sumber protein alternatif.

Selain itu, pada awalnya pemerintah ingin membuat anggaran MBG Rp15 ribu per porsinya, tapi realisasinya hanya Rp10 ribu. Terkait pelaksanaan program MBG ini, sudah menyebar ke 31 provinsi dan pemerintah menyebutkan akan terus mengembangkannya.

Janji: Membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi SD-SMA

Realisasi dalam 100 Hari: Rencana Pembangunan 40 SMA Unggulan Garuda

Prabowo menjanjikan sekolah unggulan yang terintegrasi dari jenjang SD sampai SMA di tiap kabupaten. Janji ini mulai disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Pada Januari 2025 ini, Kemendiktisaintek mengatakan akan membangun sekolah unggulan bernama SMA Unggulan Garuda. SMA unggulan ini akan dibangun di empat provinsi, yaitu Bangka Belitung (Babel), Sulawesi Utara (Sulut), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total ada 40 SMA Unggulan Garuda yang akan dibangun hingga 2029. Jumlah ini terbagi dalam 20 SMA Unggulan Garuda baru dan 20 SMA/MA yang sudah ada tapi ditingkatkan statusnya menjadi sekolah unggulan.

Nantinya, Sekolah ini akan dibuka khusus bagi siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Akan ada juga fasilitas seperti beasiswa dan asrama.

Janji: Mendirikan 300 Fakultas Kedokteran

Realisasi dalam 100 Hari: Mendikti Meminta PTN stop membuka Fakultas Kedokteran

Presiden Prabowo menjanjikan akan mendirikan 300 fakultas kedokteran dan tebar 20 ribu beasiswa kuliah bidang kedokteran dan STEM.

"Kita kekurangan 140 ribu dokter di Indonesia dan itu akan segera kita atasi dengan cara, kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia, dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran," katanya dalam Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024).

Alih-alih sudah mulai dijalankan program ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro justru meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menghentikan pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) baru.

Menurut Mendikti, pendirian Fakultas Kedokteran telah menjadi salah satu upaya kampus untuk mendapatkan pendanaan.

"Kita stop dulu aja penambahannya (FK) itu," ujar Satryo saat menerima wawancara detikedu di Kantor Kemendiktisaintek, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Mendikti berpendapat, kekurangan dokter di Indonesia bukan diberi solusi pembukaan Fakultas Kedokteran, melainkan dengan menambah kuota mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah tersedia.

Janji: Gaji ASN Guru dan Dosen Naik

Realisasi dalam 100 Hari: Rencana Guru ASN Dapat Tambahan Kesejahteraan Sebesar 1 Kali Gaji Pokok-Tukin Dosen Belum Cair

Dalam program pendidikan yang disusun pada masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menjanjikan adanya kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara (ASN), terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga TNI/Polri.

Rentang gaji tertinggi akan mengacu pada jabatan profesional dan pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Pada perayaan puncak Hari Guru Nasional di Jakarta pada November 2024 lalu, Prabowo mengatakan kenaikan akan diberlakukan mulai 2025.

"Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan Rp 2 juta per bulan," kata Prabowo pada Kamis (28/11/2024) lalu.

Kenaikan gaji guru ASN ini disesuaikan dengan pangkatnya. Sementara kenaikan gaji guru non-ASN sebesar Rp2 juta setelah mereka mendapatkan sertifikasi.

Namun, berdasarkan catatan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), ditemukan bahwa ternyata kenaikan gaji pada guru non-ASN adalah sebesar Rp500 ribu. Jumlah tersebut dihitung dari besar tunjangan semula yang sebesar Rp1,5 juta sehingga total menjadi Rp2 juta.

Nasib yang tak jauh berbeda juga dialami dosen. Soal tunjangan kinerja (tukin) dosen, bahkan belum dibayarkan oleh pemerintah sejak 2020.

Penundaan pembayaran tukin dosen terkait dengan urusan legal formal yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Terbaru, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp2,5 triliun untuk 33.957 dosen.

Namun, pencairan belum bisa dilakukan karena Peraturan Presiden (Perpres) terkait tukin dosen, belum rampung. Sampai 24 Januari 2025, hak tukin dosen pun masih tertahan oleh pemerintah.




(faz/pal)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads