.webp)
Sudah 20 tahun semenjak tsunami Aceh merenggut nyawa dan mengguncang Tanah Air. Sejak peristiwa tersebut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus mengembangkan standar sistem peringatan dini tsunami.
Bencana yang mengguncang Indonesia bukan tanpa alasan. Laporan World Risk Report 2023 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum mengungkapkan jika Indonesia merupakan negara kedua dari 193 negara di dunia yang paling berisiko terkena bencana seperti gempa bumi dan tsunami.
Indonesia Terletak di Antara Lempeng Tektonik Dunia
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menjelaskan, kerawanan ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia yang mampu memicu gempa bumi dan tsunami.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kejadian gempabumi dan tsunami Aceh pada 2004 silam yang menelan korban jiwa hingga ratusan ribu jiwa menjadi pijakan bagaimana sistem peringatan dini harus dibangun.
"Pasca tsunami Aceh 2004 pemerintah Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami dan diresmikan pada tahun 2008, yang sejak saat itu berperan penting dalam mengurangi risiko tsunami. Namun, beberapa kejadian tsunami seperti tsunami Palu 2018 mengungkap perlunya mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan Masyarakat," kata Dwikorita dalam laman BMKG, dikutip Jumat (27/12/2024).
Untuk mengatasi tantangan ini, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para pakar telah mengusulkan standar berupa Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for tsunamis, ISO 22328-3 dan sudah ditetapkan sebagai standar internasional.
Mengenal ISO 22328-3
ISO 22328-3 diperkenalkan sebagai pedoman komprehensif untuk menerapkan sistem peringatan dini tsunami (TEWS) berbasis masyarakat. Standar ini memberikan kerangka kerja terstruktur yang dapat diterapkan baik bagi masyarakat maupun sektor swasta di daerah rawan tsunami.
Dwikorita menjelaskan, hal ini menekankan lima komponen utama yaitu, pertama, penilaian risiko; kedua, penyebaran dan komunikasi pengetahuan; ketiga, layanan pemantauan dan peringatan; keempat, peningkatan kemampuan respon; dan kelima, komitmen berkelanjutan dari pihak berwenang dan masyarakat.
ISO 22328-3 akan melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC dan bertindak sebagai instrumen praktis untuk membangun TEWS berbasis masyarakat dalam batasan dan konteks lokal.
Dengan mengintegrasikan pedoman ISO 22328-3, masyarakat dan entitas sektor swasta khususnya yang bergerak pada infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan lainnya dapat meningkatkan manajemen keselamatan dan memastikan standar profesional dalam pengurangan risiko tsunami.
"Sekretariat ISO telah menerbitkan standar ini, kesesuaiannya dengan praktik lokal telah terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan, serta memperkuat kesiapan mereka terhadap tsunami," pungkasnya.
(nir/faz)
