Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030. Targetnya dari 29,0% menjadi 31,9% dengan usaha sendiri dan 41,0% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional.
Transisi tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan potensi energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, transisi energi bisa membantu Indonesia mengurangi energi bahan bakar fosil yang selama ini menjadi penyumbang polusi.
Namun, untuk menyukseskan transisi energi ini pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Ir Tumiran, M Eng Ph D IPU menyebut ada beberapa tantangan besar.
"Transisi energi bukan hanya soal mengurangi impor BBM dan LPG, tetapi juga mencapai swasembada energi nasional yang akan membangun ketahanan energi," ujarnya dilansir dari laman UGM, Rabu (13/11/2024).
Kemampuan Ekonomi Masyarakat Belum Siap
Tumiran mengatakan target pemerintah dalam transisi energi salah satunya mencapai 23% EBT. Tantangan untuk mewujudkan hal tersebut adalah kondisi ekonomi masyarakat yang belum seluruhnya siap.
Selain itu, Tumiran berpendapat realisasinya bisa lebih efektif jika melibatkan banyak pihak. Mulai dari industri hingga akademisi dalam menciptakan pasar energi terbarukan.
RI Perlu Manfaatkan Energi dalam Negeri
Dosen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM tersebut melihat Indonesia sebenarnya punya potensi energi yang besar. Baik dalam energi matahari, angin, dan geotermal.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mempunyai pendekatan yang komprehensif untuk mendukung upaya ini. Dengan infrastruktur dan kebijakan yang kuat, Tumiran yakin Indonesia bisa mewujudkan transisi energi.
"Bukan sekadar mengandalkan regulasi," katanya.
Selaras dengan komitmen lakukan transisi energi, Indonesia juga memiliki janji lain bagi bumi yakni memenuhi Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Jika dilihat dari data Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia merupakan negara penghasil emisi CO2 terbesar ke-11 di dunia pada 2022.
Tumiran berharap Indonesia dapat melakukan transisi energi untuk membangun industri nasional. Jika Indonesia sukses melakukannya, maka daya saing secara internasional akan semakin kuat.
Simak Video "Video: KLH-Kejagung Siapkan Mekanisme Pengawasan Nilai Ekonomi Karbon"
(cyu/nwy)