.webp)
Zaken kabinet adalah kabinet para ahli. Kabinet ini pernah terjadi di era Sukarno, yakni masa Demokrasi Liberal. Yang cukup terkenal adalah masa Kabinet Djuanda (1957-1959).
Zaken kabinet sebenarnya juga sudah diterapkan di beberapa kabinet sebelumnya. Simak penjelasan tentang zaken kabinet di bawah ini, mulai dari pengertian, contoh, dan sejarahnya di Indonesia.
Pengertian Zaken Kabinet
Berdasarkan terjemahan Google, zaken merupakan bahasa Belanda yang berarti bisnis atau urusan. Secaa literasi, kabinet zaken berarti kabinet bisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020 karya Novendri M Nggilu dan Fence M Wantu dari Universitas Negeri Gorontalo, zaken kabinet adalah kabinet ahli, yaitu kabinet yang diisi oleh profesional atau orang yang ahli pada urusan yang dibidangi.
Dilansir dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kemdikbud, zaken kabinet adalah kabinet ekstra-parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen.
Zaken kabinet juga menjadi nama lain dari Kabinet Djuanda, sebab Ir Djuanda sebagai Perdana Menteri RI saat itu tidak mewakili partai mana pun. Hal ini berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh perwakilan partai.
Contoh dan Sejarah Pembentukan Zaken Kabinet
Berikut ini contoh dan sejarah dari zaken kabinet di Indonesia yang dirangkum dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII: Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Masa Demokrasi Liberal oleh Nansy Rahman dan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020:
1. Kabinet Natsir (1950-1951)
Zaken kabinet pertama kali diterapkan dalam Kabinet Natsir. Mohammad Natsir dari Partai Masyumi selaku perdana menteri memasukkan orang-orang ahli dari non-partai ke dalam pemerintahan. Mereka antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Perdana Menteri, dan Ir Djuanda selaku Menteri Perhubungan.
Selain itu, ada juga beberapa ahli yang berlatar belakang partai, seperti ahli ekonomi dan keuangan terkemuka pada waktu itu yakni Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan dan Soemitro Djojohadikusumo selaku Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Beberapa program Kabinet Natsir meliputi:
- Menyelenggarakan Pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.
- Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- Menggiatkan usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
- Mengembangkan kekuatan ekonomi nasional yang sehat.
- Membantu pembangunan perumahan rakyat dan meningkatkan derajat kesehatan, serta kecerdasan rakyat.
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan memulihkan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Usia kabinet ini hanya delapan bulan, namun Natsir dan para menteri dirasa berhasil dalam beberapa hal. Natsir mengawali pembentukan Biro Perancang Nasional (BPN) yang selanjutnya disebut sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kabinet ini berhasil meningkatkan devisa negara yang saat itu terimbas perang Korea. Barang-barang ekspor Indonesia saat itu mendapat pasar yang baik di dunia, sehingga pemerintah dapat mengendalikan inflasi.
Dalam hal politik luar negeri, kabinet ini mengungkap gagasan mengenai gerakan nonblok pada Inter Asia Conference ke-3 di New Delhi 1950. Gagasan ini memantik pembentukan gerakan nonblok pada forum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955.
Pada masa Kabinet Natsir, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60. Dalam urusan militer, Kabinet Natsir bekerja sama dengan pihak militer dalam meredam gerakan RMS, menyelesaikan masalah Aceh, serta membuka jalan penyelesaian kasus Irian Barat.
2. Kabinet Wilopo (1952-1953)
Zaken kabinet juga dibentuk pada masa Kabinet Wilopo yang bertugas antara 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Dalam kabinetnya, Wilopo yang berlatar belakang PNI memasukkan kalangan ahli dan profesional, seperti Djuanda selaku Menteri Perhubungan dan Bahder Djohan yang juga nonpartai selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Beberapa program dalam negeri Kabinet Wilopo adalah:
- Menyelenggarakan Pemilu (konstituante DPR, dan DPRD).
- Meningkatkan kemakmuran rakyat.
- Meningkatkan kualitas pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan.
- Sementara beberapa program luar negerinya adalah:
- Menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda.
- Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
- Menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.
Kabinet tidak dapat bertahan karena kondisi pemerintahan yang tidak stabil akibat keamanan dan politik di masa itu. Di masanya terjadi krisis ekonomi, defisit kas negara, hingga munculnya Peristiwa Tanjung Morawa.
Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung PKI karena masalah tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
3. Kabinet Djuanda (1957-1959)
Setelah Kabinet Wilopo, pemerintahan sempat berganti beberapa kabinet, yaitu Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI). Kegagalan Kabinet Ali dilanjutkan pembentukan formatur kabinet oleh Soewirjo, tetapi juga gagal.
Presiden Sukarno lalu menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan menunjuk Ir Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri setelah sempat menjadi menteri di beberapa periode sebelumnya.
Kabinet Djuanda disebut sebagai Zaken Kabinet karena anggotanya adalah para ahli dan golongan intelektual yang diharuskan berasal dari luar partai. Hal ini disebabkan oleh kegagalan kabinet-kabinet sebelumnya yang sarat kepentingan partai politik.
Kabinet Djuanda juga disebut Kabinet Karya karena memiliki program Panca Karya, yaitu:
- Membentuk Dewan Nasional.
- Normalisasi keadaan RI.
- Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.
- Memerjuangan pengembalian Irian Jaya.
- Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.
Nah, detikers sekarang sudah tahu zaken kabinet adalah kabinet yang diisi para ahli di bidangnya. Yang paling kentara dengan zaken kabinet adalah Kabinet Djuanda. Semoga bermanfaat.
(row/row)
