Kerusuhan Mei 1998: Penyebab, Peristiwa Penting, dan Kronologi

Kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Kerusuhan ini menyebabkan banyak nyawa melayang, luka-luka, bangunan rusak dan terbakar, hingga orang hilang.

Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Simak artikel ini untuk mengetahui penyebab, tuntutan mahasiswa, peristiwa penting, serta kronologi peristiwanya.

Penyebab Kerusuhan Mei 1998

Dilansir dari Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia Kelas XII: Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan, penyebab terjadinya Kerusuhan Mei 1998 adalah karena krisis multidimensional. Berikut penjelasannya:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Krisis Politik

Krisis politik pada tahun 1998 menjadi puncak kemarahan masyarakat, karena pemerintahan Orde Baru dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya.

Pada saat itu, pemerintah memberlakukan kehidupan politik yang represif, di antaranya sebagai berikut:

Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan Lima Paket UU Politik melahirkan demokrasi rekayasa.
Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela tanpa bisa dikontrol.
Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Kekuasaan presiden menjadi tak terbatas melalui Sidang Umum MPR yang tidak demokratis.

2. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi melanda berbagai negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, termasuk Indonesia. Dampaknya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah dari Rp 2,575.00 berangsur turun menjadi Rp 16.000 pada Maret 1998.

Beberapa peristiwa terkait krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah
Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997
Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya
Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo
Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan melakukan efisiensi atau berhenti beroperasi
Persediaan sembako di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya harga-harga barang naik tidak terkendali.

3. Krisis Hukum

Dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan peradilan harus sesuai dengan kepentingan para penguasa dan bukan dengan keadilan.

Krisis hukum terlihat dari berbagai praktik pelanggaran HAM, seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi.

4. Krisis Sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi berdampak pada terjadinya krisis sosial. Terjadi konflik antaretnis dan agama, muncul sentimen anti-Cina, sampai kelompok Cina menjadi sasaran kemarahan warga. Banyak aset mereka yang dibakar.

5. Krisis Kepercayaan

Pada akhirnya terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap sudah tidak bisa menangani berbagai krisis yang melanda berbagai daerah. Soeharto pun dilengserkan dari jabatan Presiden RI setelah 32 tahun menjabat.

Tuntutan Reformasi 1998

Pemuda dan mahasiswa terus bergerak untuk menyuarakan reformasi. Berikut ini beberapa tuntutan mereka:

1. Suksesi Kepemimpinan Nasional

Terpilihnya Soeharto untuk ketujuh kalinya menjadi Presiden RI membuat masyarakat geram. Mereka menuntut agar dilakukan suksesi kepemimpinan nasional yang sesuai dengan asas demokrasi.

Pada awalnya, masyarakat mengajukan tuntutan agar pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena merasa diabaikan oleh pemerintahan Orde Baru, tuntutan reformasi ekonomi berkembang menjadi reformasi total dan menuntut pengunduran diri Soeharto.

2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Dominasi militer di segala lini kehidupan bernegara membuat pemerintahan tidak sehat. Masyarakat menuntut agar Dwi Fungsi ABRI dihapuskan, sehingga militer tak lagi berpolitik praktis.

3. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Isu lain yang disuarakan adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN ini sudah tumbuh di segala sektor. Segala kebijakan yang diambil hanya untuk menguntungkan pejabat. Para pejabat yang dipilih pun banyak yang berasal dari sanak famili Soeharto.

Peristiwa Penting Kerusuhan Mei 1998

Sedikitnya ada dua peristiwa penting terkait kerusuhan Mei 1998 yang terjadi, yaitu Peristiwa Trisakti dan Peristiwa Semanggi.

Peristiwa Trisakti (Mei 1998)

Berbagai demonstrasi sudah terjadi di mana-mana, salah satunya dilakukan mahasiswa dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar pada 4 Mei 1998. Empat organisasi mahasiswa lalu mengajukan usulan melalui Sidang Umum MPR kedua.

Sampai pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini merenggut nyawa enam orang mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Mereka antara lain Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.

Peristiwa yang dikenal dengan nama Tragedi Trisakti ini membuat mahasiswa di mana-mana tersulut dan melakukan aksi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998, seperti di kantor DPRD Jawa Tengah.

Aksi penjarahan dan pembakaran di pertokoan pun mewarnai kerusuhan di berbagai daerah. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR/MPR RI di Senayan.

Di hari yang sama, ketua MPR/DPR Harmoko, menyarankan presiden untuk mengundurkan diri. Namun Soeharto masih belum mau mundur. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya.

Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 pagi. Soeharto kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya.

Peristiwa Semanggi I dan II (November 1998)

Meski Soeharto sudah lengser, masalah masih belum terselesaikan. Pada November 1998, pemerintahan transisi yang dipimpin Habibie tidak diakui mahasiswa. Mereka mendesak militer dan orang-orang Soeharto keluar dari pemerintahan.

Tragedi Semanggi merujuk pada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Yang pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998. Tragedi ini menewaskan 17 warga sipil.

Yang kedua dikenal dengan sebutan Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Peristiwa ini menewaskan seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Kronologi Kerusuhan Mei 1998

Dikutip dari buku Detik-Detik Terjadinya Kerusuhan Mei 1998 (2020) oleh TEMPO Publishing dan Modul SMA Sejarah Indonesia Kelas XII: Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan, berikut ini kronologi Kerusuhan Mei 1998:

29 Mei 1997

Pemilihan umum keenam pemerintahan Orde Baru dimenangkan Golkar dengan mayoritas suara (75 persen).

2 November 1997

Krisis keuangan menyebabkan pemerintah menutup 16 bank swasta. Mulai saat itu, runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

7 Januari 1998

Pemerintah menyesuaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan lonjakan harga dolar. Harga yang dipakai pemerintah adalah Rp 4.000 per dolar. Namun, harga dolar melonjak sampai Rp 11.700 per dolar.

9 Januari 1998

Pasar swalayan dan pasar tradisional diserbu pembeli setelah muncul isu kelangkaan pangan. Sembako ludes dalam sekejap. Dolar melambung sampai mencapai angka Rp 16 ribuan.

15 Januari 1998

Presiden Soeharto menandatangani 50 butir nota kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang salah satu isinya adalah revisi RAPBN serta pencabutan monopoli Bulog dan fasilitas khusus bagi proyek mobil nasional.

1 Maret 1998

Sidang Umum MPR dimulai. Seperti sebelumnya, sidang ini diwarnai oleh pemihakan anggota MPR pada status quo.

5 Maret 1998

20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional.

11 Maret 1998

Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

14 Maret 1998

Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.

15 April 1998

Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri berdemonstrasi menuntut dilakukannya reformasi politik.

18 April 1998

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta. Banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak dialog tersebut.

1 Mei 1998

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

2 Mei 1998

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red).

4 Mei 1998

Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta berdemo menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan dan bentrok dengan petugas keamanan.

5 Mei 1998

Demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

12 Mei 1998

Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai di halaman kampus.

13 Mei 1998

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Aksi diwarnai kerusuhan.

14 Mei 1998

Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.

Sementara itu terjadi kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di berbagai pusat perbelanjaan seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur.

Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei 1998

Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.

16 Mei 1998

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam.

19 Mei 1998

Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Pertemuan berlangsung selama hampir 2,5 jam. Para tokoh membeberkan situasi terakhir, di mana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur.

20 Mei 1998

Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan.

Pada dini hari, Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monas karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa.

21 Mei 1998

Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.

Demikian tadi telah kita ketahui penjelasan lengkap tentang Kerusuhan Mei 1998, mulai dari penyebab, tuntutan mahasiswa, peristiwa penting, serta kronologinya. Semoga menambah wawasan detikers tentang sejarah Indonesia.