.webp)
Sejak dulu, diplomasi telah memegang peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, menjadi jalan utama untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat.
Salah satu peristiwa signifikan dalam sejarah diplomasi Indonesia yang mencerminkan betapa pentingnya perundingan adalah Perundingan Renville. Hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville yang diadakan pada1948 antara Indonesia dan Belanda merupakan titik balik kunci dalam upaya Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Namun, buntut perjanjian ini justru tidak baik bagi Indonesia. Apa saja dampaknya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuan Perjanjian Renville
Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra, perjanjian Renville diambil dari sebutan kapal perang milik Amerika Serikat. Kapal USS Renville digunakan sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda. Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Australia menjadi perantaranya.
Perjanjian Renville nantinya ditandatangani di atas kapal Renville pada 17 Februari 1947, dikutip dari Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 5 SD oleh Nana Nurlina Soeyono dan Sudarni Suhartono.
Perundingan Renville dimulai pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 dengan Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai pimpinan delegasi Indonesia. Sedangkan Abdulkadir Wijoyoatmojo menjadi pimpinan delegasi Belanda.
Belanda menempatkan Abdulkadir Wijoyoatmojo untuk menyiasati agar pertikaian antara Indonesia dan Belanda tampak hanya sekadar masalah dalam negeri Indonesia, bukan masalah internasional yang memerlukan campur tangan negara lain. Sementara itu, perundingan ini digelar untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati 1946 soal batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.
Isi Perjanjian Renville
Berikut isi Perjanjian Renville:
- Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
- Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
- Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
- Antara enam bulan sampai satu tahun, akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
- Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.
Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia
Setelah mendapatkan hasil dari perundingan ini, Indonesia malah mengalami pergolakan politik. Melansir dari laman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)Kabupaten Kulon Progo, perjanjian ini mengubah arah politik Indonesia dan menjadi pemicu pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948.
Akibat perjanjian ini, banyak daerah produsen kebutuhan pokok jatuh ke tangan Belanda, merugikan ekonomi Indonesia. Blokade ekonomi Belanda semakin memperburuk situasi ini.
Selain itu, perjanjian ini memaksa TNI mundur dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Situasi ini memicu Long March of Siliwangi.
Dampaknya, Kartosuwiryo dan para prajuritnya memberontak, menolak meninggalkan Jawa Barat yang masih di bawah kendali Belanda. Tujuannya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Perjanjian Renville juga membatasi wilayah kedaulatan Indonesia dengan aturan Garis van Mook atau Garis Status Quo.
Meskipun merugikan Indonesia, perjanjian ini membuka mata dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia dan tindakan Belanda. Dalam jangka panjang, Perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional dan membuat banyak negara menyadari pengorbanan besar yang diberikan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya.
(twu/twu)
