Hari Nusantara: Memperingati Deklarasi Djuanda & Kedaulatan Laut RI Tiap 13 Desember

Hari Nusantara: Memperingati Deklarasi Djuanda & Kedaulatan Laut RI Tiap 13 Desember

Putri Tiah Hadi Kusuma - detikEdu
Kamis, 08 Des 2022 12:00 WIB
Peta Indonesia
Foto: Worldometers.info
Jakarta -

Hari Nusantara berawal dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Ir Djuanda Kartawidjaja, pada tanggal 13 Desember 1957, demikian dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Muhammad Ridha Iswardhana,

Deklarasi ini melahirkan konsep Wawasan Nusantara, sebagai upaya negara Republik Indonesia menentukan wilayah perairan, yang sebelumnya terdapat bagian-bagian laut di sekitar maupun di antara pulau-pulau di Indonesia sebagai laut bebas menjadi sepenuhnya miliki Indonesia.

Latar Belakang Deklarasi Djuanda

Dikutip dari buku Patroli Laut BEA & CUKAI (Sebuah Strategi Pengamanan dan Pengawasan Nasional) oleh Yadi, Deklarasi Djuanda adalah titik awal perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah laut Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Secara historis, penentuan batas wilayah perairan laut Indonesia sebelumnya sudah dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri. Aturan batas wilayah ini tercantum dalam Ordonansi Lingkungan Maritim dan Teritorial Laut (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie) pada tahun 1939.

Ordonansi tahun 1939 menyatakan, bahwa lebar wilayah Indonesia adalah tiga mil diukur dari garis rendah pantai di masing-masing pulau Indonesia. Hal tersebut, yang menjadikan di antara ribuan pulau di Indonesia, terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan.

Selain itu, mengutip dari buku Mengenal Bahari Nusantara oleh Muhammad Saidi, Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk mengamankan wilayah negara, serta kekayaan yang terkandung di di dalam wilayah lautnya.

Hal ini disebabkan, karena kemajuan teknologi yang semakin canggih telah memungkinkan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam di laut. Untuk itu, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan sebuah Deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Dalam Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia menetapkan lebar laut wilayah Indonesia 12 mil. Lebar itu diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar wilayah NKRI yang dikenal dengan Point to Point Theory. Istilah Point to Point Theory adalah penarikan garis pangkal lurus dari titik luar ke titik luar berikutnya.

Selain itu, hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago waters) dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya

Deklarasi Djuanda kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 1960, pada tanggal 16 Februari 1960. Perppu tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara No 22 Tahun 1960.

Dengan adanya Deklarasi Djuanda, yang disahkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia yang semula sebesar ± 2 juta km2 menjadi menjadi 5,1 juta km2, tepatnya 5.193.250 km2, demikian dikutip dari buku Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Indonesia oleh Dedi Supriadi, dkk.

Pada awalnya, Deklarasi Djuanda belum memperoleh pengakuan internasional sehingga Pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya agar deklarasi ini bisa diakui.

Setelah mengerahkan berbagai upaya selama bertahun-tahun, akhirnya dunia internasional dapat menerima konsepsi Deklarasi Djuanda. Konsepsi ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang dilaksanakan di Jamaika pada tahun 1982.

Meskipun demikian, baru pada tahun 1994 dan setelah diratifikasi oleh 60 negara, Hukum Laut Indonesia diakui resmi oleh dunia internasional, demikian dikutip dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 3 untuk SMA/MA Kelas XII oleh Dr Abdurakhman, SS, MHum.

Dilansir dari situs Kementerian ESDM RI, deklarasi ini juga dipertegas dalam UU No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan.

Penetapan Hari Nusantara

Dilansir dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden RI Megawati Soekarno Putri, menerbitkan surat keputusan presiden nomor 126 tahun 2001 pada tanggal 11 Desember 2001, yang menyatakan bahwa tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara.

Tujuan Peringatan Hari Nusantara

Melansir dari situs Kementerian ESDM RI, empat tujuan memperingati Hari Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang),
2. Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan nasional,
3. Menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil,
4. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Di samping itu pula, ketua pelaksanaan Hari Nusantara dipilih secara bergilir dari Kementerian Anggota Dewan Kelautan Indonesia

Peringatan Hari Nusantara Tahun 2022

Dilansir dari situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) puncak peringatan Hari Nusantara Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Desember 2022.

Sementara dilansir dari situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Menko Marves Luhut B Pandjaitan sebagai pengarah memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Perayaan Hari Nusantara 2022 secara daring pada hari Rabu (19/10/2022) lalu.

"Tujuan adanya Hari Nusantara untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional dan dapat mengelola potensi sumber daya alam maritim untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Menko Luhut.

Setiap tahunnya perayaan ini dilakukan melibatkan berbagai institusi dan lembaga dan diketuai oleh Kementerian/Lembaga secara bergantian. Pada tahun 2022 ini, perayaan Hari Nusantara akan diketuai oleh Kementerian Investasi/BKPM sebagai Ketua Pelaksana Pusat dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Pelaksana Daerah juga tuan rumah.

"Saya minta Pelaksana Pusat dan Pelaksana Daerah melaksanakan peringatan Hari Nusantara tahun 2022 dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan rangkaian kegiatan menuju acara puncak dan bertanggung jawab atas suksesnya acara peringatan Hari Nusantara tahun 2022," tegas Menko Luhut.

Nah, itu dia detikers soal sejarah peringatan Hari Nusantara, selamat belajar detikers!



Simak Video "Luhut: Begitu Hebatnya Saya Kata Orang, Tapi Saya Tak Berdaya Tanpa..."
[Gambas:Video 20detik]
(nwk/nwk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia