Menanti Ketersediaan Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah

Kolom Edukasi

Menanti Ketersediaan Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah

Sylvia Febrina - detikEdu
Sabtu, 03 Des 2022 17:09 WIB
Portrait of Asian elementary school kids studying in a classroom. The girl smiled and looked at the camera. His classroom diversity
Ilustrasi Bahasa Daerah (Foto: Getty Images/iStockphoto/Pongtep Chithan)
Jakarta -

Bahasa daerah terancam punah karena tidak lagi digunakan oleh para penuturnya serta tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz). Untuk melestarikan Bahasa daerah, Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Salah satu program kebijakan ini adalah menerapkan bahasa daerah dalam muatan lokal (Mulok) di Sekolah.

Setelah merevitalisasi 39 bahasa daerah di 13 provinsi pada tahun 2022, di tahun 2023 Kemendikbudristek menargetkan Revitalisasi Bahasa Daerah dilakukan kepada 17 provinsi. Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan optimal, maka sejak awal kolaborasi yang baik antara pemangku kebijakan harus berjalan dengan optimal terutama antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Dalam waktu yang cepat, Dinas Pendidikan perlu menyusun kurikulum untuk Mata Pelajaran Bahasa Daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Balai Bahasa di Daerah. Balai Bahasa di Daerah berperan dalam pengembangan dan pembinaan Bahasa Daerah. Bahkan Pemerintah Daerah dan Balai Bahasa di Daerah harus terus berkolaborasi dalam mensukseskan implementasi kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah.

Dengan masuknya Mulok Bahasa Daerah di sekolah, Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan sejumlah tenaga pengajar Bahasa Daerah untuk bertugas dan mengajar di sekolah-sekolah. Artinya Pemerintah Daerah perlu melakukan rekrutmen untuk pengadaan Guru Bahasa Daerah. Tenaga pengajar tersebut tentunya harus memiliki kompetensi dalam mengajar bahasa daerah. Di tahun-tahun sebelumnya, guru Bahasa Daerah belum masuk dalam formasi penerimaan PPPK dan CPNS. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dan mengajukan formasi PPPK dan CPNS di tahun 2023 bagi tenaga pengajar Bahasa Daerah.

Selain permasalahan Kurikulum dan SDM atau tenaga pengajar Bahasa Daerah, ketersediaan anggaran di daerah juga menjadi hal yang penting. program kegiatan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan Revitalisasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan sejumlah anggaran terutama untuk pengadaan tenaga pengajar.

Idealnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kebijakan Revitalisasi Daerah sudah dipertimbangkan dan direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, terutama 17 provinsi yang menjadi target penerapan Revitalisasi Daerah di tahun 2023. Kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya sudah tertuang dalam Rancangan APBD Tahun 2023 sehingga implementasi Kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah dapat berjalan dengan optimal di 17 provinsi yang menjadi target.

Semoga dengan kolaborasi yang baik antara stakeholder dalam hal penyediaan tenaga pengajar Bahasa Daerah ini, ke depannya akan banyak melahirkan peserta didik yang fasih berbahasa daerah. Kemudian Bahasa daerah dapat dilestarikan sebagai salah satu karakter Bangsa Indonesia.

Sylvia Febrina


Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Artikel ini merupakan kiriman pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggungjawab penulis. (Terimakasih - Redaksi)



Simak Video "Permainan Terus Berubah Bersama LEGO"
[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia